PIRAKU? Tutupi Gagal Bayar, Anggaran SKPD Dipangkas Tapi Uang Dewan Aman-Aman Saja

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengalami gagal bayar atau tunda bayar kepada pihak ketika tahun anggaran 2022.

Untuk menanggulangi masalah gagal bayar atau tunda bayar itu, Pemkab Kuningan mengambil langkah anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tahun anggaran 2023, bakal dipangkas.

Bupati Kuningan H Acep Purnama mengakui, Pemda Kuningan mengalami gagal bayar sejumlah Rp94 miliar.

Namun Bupati Kuningan memastikan gagal bayar kepada pihak ketiga itu, akan segera diselesaikan. 

BACA JUGA:TENANG, Anggaran Pokir Tak Ikut Dipangkas, Pengamat: Harusnya Biar Adil Direfocusing

BACA JUGA:Tradisi Ratib Milik Desa Sangkanerang, 100 Orang Adzan Untuk Tolak Bala

Hal tersebut disampaikan Bupati Kuningan usai menggelar rapat tertutup bersama Pimpinan DPRD beserta Sekda Dian Rachmat Yanuar dan Kepala BPKAD A Taufik Rohman, Senin 1 Februari 2023 lalu.

Langkah pemangkasan anggaran SKPD yang akan dilakukan Pemkab Kuningan ini, tentu akan berdampak terhadap program kerja yang sudah ditetapkan.

Seluruh anggaran SKPD tahun 2023 dirasionalisasi, tetapi anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD Kuningan terbilang aman-aman saja.

Menurut Pemerhati Kebijakan Daerah, Soedjarwo, untuk menutupi gagal bayar, Pemkab Kuningan membuat skenario refocusing.

BACA JUGA:Sudah Sebulan Kabel PLN Tutup Akses Jalan, Warga Cisukadana 'Ngamuk'

BACA JUGA:PUNYA Niat Nambah Istri Lagi Tapi Belum Kesampaian, Coba Angkat Batu Jubleg Ini

"Dimana anggaran setiap SKPD tahun 2023 dipangkas," ujar Soedjarwo, Kamis 9 Februari 2023.

Namun Soedjarwo mensinyalir, pemangkasan yang dilakukan pemkab tidak akan 'mengganggu' anggaran pokir anggota legislatif yang nominalnya mencapai puluhan miliar rupiah.

Sumber: