Kepala BPKAD Kuningan: Pinjaman BJB Jadi Langkah Strategis Atasi Kewajiban dan Dorong Pembangunan

KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Sopandi Kurniawan, menjelaskan bahwa porsi kewajiban jangka pendek daerah saat ini mencapai 9,2% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Angka tersebut dinilai cukup tinggi karena idealnya rasio kewajiban jangka pendek berada di kisaran 3,5%. Menurut Deden, kondisi ini menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi.

Mantan Asda II Setda Kuningan itu memperkirakan, penyelesaian seluruh kewajiban tersebut dapat dilakukan dalam waktu tiga tahun jika dikelola dengan baik.

“Insyaallah, Pak Bupati berkomitmen untuk memutus rantai gagal bayar yang sudah terjadi tiga tahun terakhir. Beliau tidak ingin ada lagi gagal bayar di tahun keempat,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemkab Kuningan Raih Pinjaman Rp74 Miliar dari Bank BJB, Bupati Dian: untuk Dorong Pembangunan Daerah

BACA JUGA:Belum Sempat Melatih, Frank van Kempen Ikut Dipecat PSSI

Deden menuturkan, sebelumnya Pemkab Kuningan telah menuntaskan sebagian kewajiban senilai Rp97 miliar dari total utang Rp268 miliar.

Pembayaran tersebut dilakukan melalui skema efisiensi anggaran, meski masih ada sejumlah kewajiban yang belum bisa didanai.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan tambahan yang lebih fleksibel, salah satunya melalui pinjaman dari Bank BJB.

“Pinjaman ini merupakan bentuk relaksasi keuangan daerah. Dengan pola pembayaran yang sudah pasti selama lima tahun ke depan dan bunga menurun, beban keuangan daerah bisa lebih terkelola. Di awal cicilan memang lebih besar, namun seiring waktu jumlahnya akan semakin kecil,” jelas Deden.

BACA JUGA:Bupati Kuningan Akui Keuangan Daerah Tidak Sehat, Ini Langkah yang Bakal Dilakukan

BACA JUGA:Polresta Cirebon Permudah Pekerja Urus SIM, Begini Caranya

Ia menambahkan, plafon pinjaman yang disiapkan oleh Bank BJB mencapai Rp74 miliar, namun realisasi pencairannya kemungkinan tidak akan sebesar itu.

Pinjaman tersebut termasuk dalam kategori jangka menengah, yang berarti dana tidak langsung masuk seluruhnya ke kas daerah.

Sumber: