Gabungan Ormas Peduli Kuningan Desak Kejari Buka Penanganan Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD
Gabungan Ormas Peduli Kuningan menggelar demo. Mereka mendesak Kejari Kuningan membuka perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembayaran tunjangan anggota DPRD Kuningan. -Agus Phanter-Radar Kuningan
KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Gabungan Ormas Peduli KUNINGAN mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) KUNINGAN, membuka perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembayaran tunjangan anggota DPRD KUNINGAN.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi damai di depan Kantor Kejari Kuningan, Rabu 11 November 2026.
Massa menilai transparansi dan kepastian hukum diperlukan, agar penanganan dugaan perkara tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Mereka meminta aparat penegak hukum menyampaikan secara terbuka, sejauh mana proses pendalaman yang telah dilakukan.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima Kasi Pidsus Kejari Kuningan, Dimas Satria Putra. Pihak kejaksaan menjelaskan bahwa dugaan perkara tunjangan DPRD masih dalam tahap pendalaman.
BACA JUGA:Polres Kuningan Gandeng Dunia Usaha, Program Poliran Sasar 100 Pencari Kerja
BACA JUGA:7 HP Rp3 Jutaan Terbaik November 2026, Infinix Note Edge 5G Jadi Jawara, Ini Keunggulannya
"Teman-teman aksi hari ini memang mempertanyakan terkait dugaan tindak pidana korupsi tunjangan DPRD. Kami sampaikan bahwa saat ini masih dalam proses pendalaman," ujarnya.
Kejaksaan juga memberikan klarifikasi mengenai isu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berkembang di masyarakat.
Saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya TGR sebesar Rp65 juta, perwakilan Kejari secara tegas membantah angka tersebut.
Namun, penjelasan yang disampaikan pihak kejaksaan belum memuaskan massa aksi. Gabungan Ormas Peduli Kuningan bahkan menyatakan akan kembali menggelar aksi pada Kamis (12/11), sebagai bentuk desakan agar penanganan perkara tersebut mendapat kejelasan.
Salah seorang orator aksi, Nana mengatakan, pihaknya membawa sejumlah tuntutan yang dituangkan dalam surat resmi bernomor 01/GO-PEKA/KNG/XI/2026.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Kejari Kuningan, mengumumkan perkembangan penanganan perkara secara terbuka.
BACA JUGA:Cara Pengkinian Data BSU 2026 Lewat Website dan Aplikasi JMO
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

