Gonjang Ganjing Koalisi Ganggu RAPBD 2020

KUNINGAN-Gonjang ganjing yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan terkait koalisi parpol di Parlemen Daerah yang telah memakan korban, yakni pindahnya anggota DPRD asal Nasdem H Chartam Sulaiman dari Fraksi PDIP ke Fraksi PPP, dikhawatirkan akan mengganggu tahapan pembahasan RAPBD 2020. “Jika pembahasan Rancangan APBD mengalami gangguan dan akhirnya tidak tuntas hingga batas akhir yang telah ditetapkan, yakni 29 November 2019, tentunya akan sangat mengecewakan masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga yang memiliki salah satu fungsinya yakni fungsi penganggaran, akan semakin menurun,” kata pengamat politik Sujarwo BA. Yang lebih memprihatinkan, kata Mang Ewo, panggilannya, sejak dilantik 9 September 2019 lalu, belum terlihat ada anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang mengunjungi masyarakat. Beralasan memang, jika hingga saat ini mereka belum menemui rakyat, jika yg dijadikan alasan yakni karena belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “Padahal mereka (para anggota dewan, red) bisa saja melakukan kunjungan ke masyarakat dalam kapasitas sebagai anggota fraksi. Jika hal tersebut dilakukan (kunjungan ke rakyat, red), ketika mereka ditempatkan di komisi (1 dampai 4), mereka sudah menguasasi dan memiliki inventasasi persoalan yang ada di masyarakat,” ujarnya. Ketika belum terlihat adanya aktivitas para wakil rakyat Kuningan yang berjuluk ‘Yang Terhormat’ di masyarakat, lanjut Mang Ewo, maka akan menjadi hal yang membingungkan cenderung aneh jika dalam agenda pembahasan RAPBD 2020 muncul angka-angka yang dialokasikan untuk anggaran pokir (pokok-pokok pikiran) yang juga bias disebut dana aspirasi. “Karena sesuai dengan judulnya, anggaran pokir didasarkan pada aspirasi yang terkuak dari hasil kunjungan kerja ke masyarakat, tentunya harus didasarkan aspirasi yang diserap tentang berbagai kebutuhan sarana dan prasarana, yang sangat menjadi kebutuhan masyarakat, bukan didasarkan pada keinginan yang muncul dalam benak anggota Legislatif,” sebut Mang Ewo. (muh)