Pimpinan dan Anggota DPRD Diperiksa Kesehatan, Ada Apa?

KUNINGAN-Dua bulan pasca dilantik, para anggota DPRD Kuningan mulai bergeliat melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Guna menunjang tugas-tugas tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kuningan kembali diperiksa kesehatan atau general check-up dengan difasilitasi pihak Sekretariat DPRD. Pemeriksaan kesehatan para anggota dewan dilaksanakan di salah satu klinik kesehatan yang berada di Jalan Ahmad Yani Kuningan, Selasa (26/11). Sayangnya, pemeriksaan kesehatan ini terkesan tidak untuk menjadi konsumsi publik. Plt Sekretaris DPRD Kuningan Drs H Nurahim MSi, membenarkan para anggota dewan diperiksa kesehatannya kemarin. Kepada sejumlah media di gedung DPRD, Nurahim menjelaskan, pemeriksaan kesehatan pimpinan dan anggota dewan sangat diperlukan mengingat tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD cukup berat. “Itu (pemeriksaan kesehatan, red) adalah hak mereka dan sudah ada dalam dokumen Sekretariat DPRD sebagai agenda rutin. Kami hanya melaksanakan apa yang sudah ditulis dan didokumentasikan,” jelas Nurahim saat diwawancarai sejumlah media. Nurahim melanjutkan, anggaran pemeriksaan kesehatan anggota dewan bersumber dari APBD tahun 2019 dengan nominal untuk general check up per anggota sebesar Rp1,5 juta. Dikatakan, ada hak anggota dewan untuk memperoleh jaminan kesehatan, sehingga bentuk jaminan kesehatan tersebut berupa medical check up atau pemeriksaan menyeluruh. Sebelumnya juga, lanjut Nurahim, pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh masing-masing anggota dewan secara personal untuk keperluan pribadi sebagai syarat pencalonan legislatif. Namun kegiatan general check-up kali ini menurutnya, merupakan bagian dari kegiatan Sekretariat DPRD yang harus dilaksanakan. “Kalau yang sebelumnya telah dilakukan medical check up juga, itu kan dibiayai oleh masing-masing sebagai syarat calon legislatif,” katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE, membenarkan saat ini pimpinan dan anggota dewan harus diperiksa kesehatan. Beberapa diantaranya sudah dilaksanakan kemarin. Sedangkan yang belum sempat, masih bisa dilakukan Rabu ini, termasuk dirinya pun belum diperiksa. “Belum (diperiksa kesehatan, red), besok (hari ini, red) juga masih bisa,” kata Zul, panggilannya. Namun Zul secara tidak langsung mengatakan agenda general check up tidak diwajibkan bagi para anggota dewan, sehingga bagi yang tidak mau diperiksa kesehatannya pun menurutnya tidak ada masalah. Yang jelas, Pemda telah memfasilitasi para anggota dewan untuk diperiksa kesehatannya. “Yang merasa ingin tahu kondisi kesehatannya ya silahkan (diperiksa kesehatan, red). Pemerintah sudah menyediakan dan memfasilitasi anggaran-anggaran sesuai dengan Undang-Undang. Kesehatan kesehatannya sendiri kok. Tapi pemerintah sudah menyediakan fasilitas itu,” ujarnya. Terpisah, aktivis Forum Telaah Kebijakan dan Keuangan Daerah (F-Tekkad), Soejarwo BA atau Mang Ewo, berharap agar pemeriksaan kesehatan anggota DPRD tidak hanya secara jasmani, melainkan juga pemeriksaan kesehatan rohani juga sangat penting dilakukan agar dapat menunjang tugas para wakil rakyat. “Kesehatan jasmani dan rohani adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Harusnya ada terobosan, selain pemeriksaan kesehatan Jasmani, juga harus ada kebijakan untuk pemeriksaan kesehatan rohani mereka (para anggota dewan, red),” saran Mang Ewo. Usulannya tersebut, bukan berarti dirinya berburuk sangka bahwa anggota dewan rohaninya tidak sehat. Melainkan memang harus ada upaya ke arah sana, demi mencegah kekhawatiran itu terjadi, sehingga lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. “Memang dari dulu belum ada upaya pemeriksaan kesehatan rohani, padahal itu juga penting. kalau yang dulu waktu pencalonan memang ada mereka dari biaya sendiri. Tidak ada salahnya melalui anggaran APBD juga ada pemeriksaan kesehatan rohani,” tuturnya. (muh)