Anggaran Mamin, Setda Rp1,9 M, Setwan Rp900 Juta

KUNINGAN-Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang baru saja disahkan dan saat ini sedang dalam evaluasi Gubernur Jabar, terdapat anggaran luar biasa untuk Makan dan Minum (Mamin), yakni mencapat Rp1,9 miliar di Sekretariat Daerah (Setda), dan Rp900 juta di Sekretariat DPRD (Setwan). Khusus untuk di Setwan, anggaran Mamin sebesar itu sepertinya sudah umum karena tidak berbeda jauh dengan anggaran yang tercantuym pada APBD-APBD sebelumnya. Sebab jika dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya, anggaran Mamin tersebut termasuk anggaran yang cukup fantastis. Jika dibagi hari kerja Senin-Jumat, yakni 5 hari kerja dalam satu minggu kali 4 minggu dalam satu bulan, maka hanya ada sekitar 20 hari kerja dalam satu bulan. Jika dikalikan setahun, yakni 20 hari kali 12 bulan, maka hanya sekitar 240 hari kerja setahun. Dengan anggaran di Setda untuk Mamin sebesar Rp1,9 miliar setahun, maka jika dirata-ratakan untuk Mamin bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp7,9 juta lebih per hari. Sudah semestinya anggaran Mamin sebesar ini bisa diperkecil, sehingga bisa dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Untuk di Setwan, meski hanya Rp900 juta untuk anggaran Mamin tahun 2020, jika dirata-ratakan maka anggaran Mamin akan menghabiskan sebesar Rp3.750.000 per hari kerja. Padahal di DPRD sendiri tidak setiap hari para anggota dewan masuk kantor, karena mereka sebagian waktunya berada di luar kantor, guna melaksanakan tugasnya untuk bertemu konstituen (masyarakat, red). Meski belum jelas apa saja peruntukan anggaran Mamin baik di Setda maupun di Setwan ini, anggaran sebesar itu langsung mendapat sorotan masyarakat. Salah satunya dari pemerhati sosial politik Kuningan, Irham Maulana. Ia menyayangkan adanya anggaran yang dianggapnya terlalu besar tercantum dalam APBD, termasuk anggaran Mamin Setda dan Setwan. “Anggaran Mamin sebesar itu menurut saya kurang pas. Gunakan dulu yang lebih urgen, 1,9 miliar terlalu besar. Kasian masyarakat kalau tahu anggaran Mamin sebesar itu,” katanya. Ia berharap Gubernur dapat mengevaluasi anggaran-anggaran yang terlalu besar dalam APBD Kuningan TA 2020. Ia lebih setuju anggaran sebesar itu sebagiannya dialihkan untuk kepentingan lain, seperti untuk membangun ekonomi kreatif masyarakat. “Terlalu besar, sebaiknya sebagian dialihkan untuk kepentingan yang lain, seperti untuk usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat. Kita juga ingin tahu detil anggaran yang lainnya, agar bisa menelaah dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Jangan sampai alokasi APBD ini hanya diketahui oleh beberapa pihak saja, masyarakat juga perlu tahu,” kritiknya. (muh)