KUNINGAN-Sejumlah pejabat yang menduduki jabatan tinggi pratama (JPT) bakal alih tugas. Dari total 33 dinas dan badan, kini tersisa 21 instansi yang memiliki kepala secara defenitif. Sisanya ditinggal purna tugas dan dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt. Bupati H Acep Purnama belum menentukan hari pelaksanaan rotasi untuk pejabat eselon IIb. Sebab surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat, kabarnya hingga hari ini belum diterima oleh Pemkab Kuningan. Surat rekomendasi ini sangat dibutuhkan agar rotasi bisa segera dilakukan. Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Drs H Uca Somantri MSi akhir pekan kemarin sempat mengatakan, untuk melangsungkan rotasi di level eselon IIb diperlukan rekomemdasi dari gubernur dan juga Komisi ASN. Aturan yang sekarang berlaku jika digelar rotasi yakni harus mendapat izin dari gubernur. “Kami masih menunggu surat rekomendasi dari Pemprov Jabar. Jika rekomendasi telah turun, tentu pak bupati akan segera menggelar rotasi di jajaran pejabatnya. Karena itu, mari tunggu bersama-sama sampai surat rekomendasi keluar,” ujarnya. Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi dalam sebuah kesempatan menegaskan, awal Januari ini kemungkinan segera dilakuan rotasi jabatan. Dia mengungkapkan, ada tahapan dan proses yang harus ditempuh secara administratif. Terus ada aturan baru, di mana sekarang ada beberapa SKPD harus seizin gubernur dengan rekomendasi gubernur jika akan dilakukan rotasi. “Itu yang sedang kita tempuh sekarang. Insya Allah Januari ini. Ya kita lihat saja lah nanti tanggal berapa, yang pasti kita menunggu keputusan pimpinan, dan itu dilakukan secara bertahap,” tegas Dian yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Disdikbud tersebut. Sementara itu tersiar kabar jika beberapa pejabat eselon IIb akan menduduki pos baru. Misalnya Kepala BKPSDM Drs H Uca Somantri MSi disebut-sebut akan memangku jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penempatan Uca sebagai orang nomor satu di lembaga yang mengurusi pendidikan itu akan berjalan lancar jika bupati melakukan penunjukkan secara langsung ketika rotasi digelar. Peluang Uca bisa saja terhambat seandainya bupati malah memilih opsi lainnya yakni open bidding untuk Disdikbud. Pemerhati kebijakan, Ruli Saepulah melihat ada sejumlah SKPD yang akan diisi langsung melalui penunjukkan oleh bupati. Seperti untuk posisi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan SOTK baru, Dinas Perikanan dan Peternakan. “Ada dua pilihan untuk posisi kepala Disdikbud. Yakni langsung menempatkan orang, atau menggelar open bidding dengan mencari calonnya dari eselon III. Tapi saya cenderung berpikir, bupati akan menunjuk langsung kepala Disdikbud, bukan melalui open bidding. Melihat calonnya, kans terbesar ada di tangan Drs H Uca Somantri MSi,” kata Ruli. Untuk Dinas Pertanian, nama Ir H Dodi Nurochmatuddin MSi cukup kuat untuk menjadi kepala secara defenitif. Saat ini, Dodi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pertanian untuk kurun waktu hampir 20 bulan atau sama dengan Plt Kepala Inspektorat Andi Juhandi SH. Sedangkan untuk SOTK baru yaitu Dinas Perikanan, nama Dr Ukas S cukup menguat. “Pak Dodi dan Pak Ukas kemungkinan akan mengisi pos kepala Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan. Pal Dodi sudah hampir 20 bulan menjabat sebagai Plt Kadis Pertanian. Sehingga dia paham betul soal pertanian. Kecuali bupati menginginkan sosok baru. Ada Ir Bunbun Budiyasa yang juga pernah menjabat sebagai kepala Distan,” sebut Ruli. (ags) SKPD YANG ADA KEPALANYA
- Dinas DPRPP
- Dinas Kesehatan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Disperindag
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Inkom
- Badan Kesatuan Bangsa
- Dinas Perhubungan
- BKPSDM
- BPKAD
- Bappenda
- Disporapar
- Satpol PP
- Dinas Perpustakaan Kearsipan
- Staf Ahli Bupati
- Staf Ahli Bupati
- Staf Ahli Bupati
- Asda III
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- Asda I
- Asda II
- Disdikbud
- Bappeda
- DPUPR
- Inspektorat
- Sekretaris DPRD
- Dinas Pertanian
- DPMPTSP
- Dinas Sosial PP dan PA