Setelah ditunggu cukup lama oleh pejabat eselon III di lingkup Pemkab Kuningan, akhirnya tahapan open bidding atau lelang Jabatan Tinggi Pratama (JPT) resmi dibuka. Sebanyak 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditambah satu jabatan staf ahli bupati dilelang. Mulai 3 FebRurai hingga 17 Februari, peserta open bidding bisa mendaftar di BKPSDM Kabupaten Kuningan.
Open bidding yang digelar Pemkab Kuningan untuk mengisi kekosongan posisi kepala SKPD dan staf ahli bupati ini adalah kali kedua yang diselenggarakan. Dua tahun silam tepatnya 2018, open bidding pernah dilakukan untuk jabatan Sekda Kabupaten Kuningan. diikuti sejumlah pejabat eselon IIb yang usinya di bawah 56, open bidding sekda berlangsung lancar. Di tahap akhir, tiga nama yang disodorkan ke Bupati H Acep Purnama. Ketiganya yakni Dr Deni Hamdani MSi, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi dan Dr Ukas Suharfaputra MAP. Bupati Acep akhirnya memilih Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi sebagai Sekda.
Nah, kali ini Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi yang didapuk menjadi Ketua Tim Pansel Open Bidding JPT. Beban yang disandang Tim Pansel Open Bidding yang beranggotakan akademisi dan birokrat lumayan berat. Pasalnya, di luaran isu soal adanya putra mahkota atau posisi kepala SKPD sudah dikavling, kian menyeruak ke permukaan. Mau tidak mau isu tersebut cukup menbuat gundah pejabat eselon III yang memang berniat tarung habis-habisan guna menjadi yang terbaik. Selera untuk mendaftar sebagai peserta open bidding ditengarai sedikit turun lantaran muculnya isu putra mahkota.
Mayoritas pejabat eselon III ingin pelaksanaan open bidding benar-benar berlangsung fair. Artinya, tidak ada putra mahkota. Semua peserta bersaing secara sehat dan sesuai kemampuannya alias adu otak di hadapan tim pansel. “Ya agak sedikit pesimistis dengan munculnya isu putra mahkota. Jika isu itu benar, itu berarti sudah diplot siapa duduk di mana. Kami inginnya open bidding berlangsung fair. Adu kemampuan, ide, dan gagasan sesuai kompetensinya. Jangan ada hal-hal lain di luar itu. Jika akhirnya kami gagal karena kalah bersaing secara fair, bagi kami tidak masalah. Kami terima dengan lapang dada,” cetus sejumlah pejabat eselon III.
Untuk soal kekhawatiran ini, Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi menjamin bahwa tidak ada yang namanya putra mahkota. Bahkan pihaknya sudah memerintahkan kepada tim pansel untuk bekerja profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Tidak ada itu putra mahkota atau apapun namanya. Semua pejabat Eselon III yang memenuhi persyaratan dan ikut mendaftar dan lolos ke tahapan selanjutnya, memiliki kesempatan yang sama. Silakan bersaing secara sehat. Percayalah tim pansel bekerja professional dan berdasarkan aturan yang berlaku,” tegas Dian yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pansel Open Bidding kepada Radar, kemarin (3/2).
Dia juga memaparkan bahwa ASN dari seluruh Indonesia dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, bisa ikut open bidding. Untuk pelaksanaan pendaftaran dimulai 3 Februari hingga 17 Februari. Bagi peserta yang ingin mendaftar, bisa datang langsung ke kantor BKPSDM atau melalui website.
“Bagi yang mau menjadi peserta, silakan untuk mempersiapkan kelengkapan berkas-berkasnya. Persyaratannya sudah ditentukan. Kemudian untuk open bidding yang sekarang, ada 10 SKPD dan satu staf ahli bupati. Jumlahnya lumayan banyak,” papar Sekda Dian.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kuningan Drs H Nurahim MSi membenarkan terbentuknya tim pansel dan dimulainya pendaftaran open bidding bagi 11 posisi yang kosong. Sehubungan hal tersebut, pansel membuka kesempatan kepada seluruh PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan dan kabupaten/kota se-Jawa Barat yang berminat dan memenuhi persyaratan, untuk mendaftarkan diri pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Adapun sejumlah posisi itu, kata mantan Plt Sekretartis DPRD Kabupaten Kuningan tersebut, yakni Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Dinas Kesehatan.
“Kemudian Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ’45, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Untuk yang terakhir baru akan purna bakti per Maret mendatang,” tambahnya. (ags)