Ketua FPPP: Agar Bisa Menampung Semua Aspirasi

KUNINGAN – Ketua Fraksi PPP DPRD Kuningan dr H Toto Taufikurohman Kosim menegaskan persetujuan fraksinya agar persoalan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) segera dibentuk panitia khusus (pansus). “Fraksi PPP tidak berbicara setuju atau tidak setuju terhadap penurunan status dari TN ke Tahura (Taman Hutan Raya), kita juga tidak mau terjebak ke sana. Dalam rapat tadi, kita hanya mengusulkan dilakukannya pansus, sehingga lembaga DPRD ini bisa menjadi wadah untuk menampung aspirasi baik yang pro maupun yang kontra terhadap TNGC maupun Tahura,” tegas dr Toto didampingi anggota fraksinya Drs H Momon Suherman saat ditemui Radar Kuningan usai mengikuti rapat pimpinan (rapim) lintas fraksi, Rabu (4/3). Pembentukan pansus, kata dia, bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini agar semua pihak dapat menyampaikan aspirasi dan pananganannya terkait keberadaan TNGC. Sehingga sama sekali tidak ada kepentingan lain dalam pansus nanti, karena Tahura belum ada, dan yang ada sejak 16 tahun lalu adalah TNGC. “Fraksi PPP ingin menampung semua aspirasi masyarakat tentang ini (TNGC, red). Makanya kita harus mengejawantahkannya melalui lembaga, yaitu buatkan pansus sesuai Tatib DPRD. Pansus ini bisa memanggil akademisi, dewan pakar, BTNGC-nya sendiri, masyarakat yang kontra dan yang pro, kita bawa semua. Nanti apa solusinya, biar pansus yang akan bicara terhadap masyarakat supaya tidak menjadi bola liar. Jadi, Fraksi PPP sangat menyetujui untuk diadakannya pansus,” tegasnya lagi. Mantan Cabup Kuningan ini kembali menyatakan, lembaga DPRD jangan sampai terjebak kepada pro kontra TNGC. Sebagai lembaga wakil rakyat, DPRD harus menjadi leader dari aspirasi masyarakat, sehingga semuanya harus ditampung. “Pembentukan pansus ini sebagai bentuk kepedulian dewan untuk merangkum semua, apa yang harus dilakukan, tidak ada pro ke sini pro ke sana, nggak ada. Kita ingin mengejawantahkan semua masyarakat Kuningan apa maunya,” kata dr Toto. Toto menambahkan, dalam rapim yang dipimpin H Ujang Kosasih MSi tersebut, semua fraksi hadir, yakni 8 fraksi dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Golkar. “Insya Allah semua fraksi sepakat, sudah ada persetujuan yang nanti akan diparipurnakan. Semua komisi dari lintas fraksi sudah menyampaikan berdasarkan hasil kunjungan lapangan, sehingga meminta agar dibuatkan wadah sesuai tatib DPRD, ya harus pansus untuk mengakomodir semuanya. Nanti hasil dari semuanya itu akan menjadi rekomendasi kita,” jelas Bos RSU Kuningan Medical Center (KMC) itu. Anggota Fraksi PPP Drs H Momon Suhaerman menambahkan, Fraksi PPP telah menyikapi masalah TNGC melalui rapat fraksi. Sikap tersebut berupa usulan agar ada lembaga yang bisa menampung semuanya. “Ternyata tadi rapat pimpinan bersama unsur fraksi-fraksi hasilnya hampir semua mengarah adanya pansus. Kenapa pansus? Pansus ini beda dengan komisi. Komisi tidak bisa memanggil tenaga ahli atau pun akademisi, kalau pansus bisa,” ujarnya. Dibentuknya pansus, lanjut Momon, supaya keberadaan TNGC sejak tahun 2004 ini menjadi terang benderang, fungsinya apa, dampaknya apa, dan keuntungannya apa untuk masyarakat. Setelah dibedah, ternyata selama 16 tahun TNGC ini ada, kata Momon, masyarakat merasa dirugikan karena zona pemanfataan itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di lereng Gunung Ciremai. “Ke depannya seperti apa? Nanti pansus yang akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian. Sekarang ini kami tidak bisa membicarakan masalah TNGC dengan Tahura. Kami akan mendengar dari semua pihak yang terkait,” sebutnya. Terkait hasil kunjungan lapangan dari Komisi 3, mengingat Momon sendiri merupakan wakil Fraksi PPP di Komisi 3, diakuinya sudah turun ke lapangan dengan mendengar keluhan dan aspirasi dari beberapa desa di sekitar lereng Ciremai. Hasilnya, mayoritas masyarakat di sana menganggap negatif terhadap keberadaan TNGC, karena zona pemanfaatan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar lereng Ciremai. “Dulu masyarakat bisa menanam dan menikmati, waktu program Pemeliharaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sekarang jangankan untuk mengambil hasil, untuk menanam saja susah,” pungkasnya. (muh)