Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Jabar Command Center

BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki pusat komando baru yang berlokasi di Gedung B atau  sebelah Gedung Sate Bandung. Gubernur Ridwan Kamil meresmikan pusat komando tersebut  tersebut, Selasa (10/3/20). Pusat komando yang diberi nama Jabar Command Center (JCC) merupakan bagian dari upaya Pemda Provinsi Jawa Barat merespons dengan cepat fenomena dan isu yang berkembang di masyarakat. “Alhamdulillah, hari ini Jabar Command Center kita resmikan. Bisa dilihat ini kantor yang sangat sibuk karena Jawa Barat ingin jadi provinsi yang sangat responsif dan tanggap terhadap isu-isu yang sifatnya harian dan mungkin jam,” kata Kang Emil – sapaan akrab Ridwan usai peresmian. Menurut Kang Emil, JCC memiliki dua fungsi utama yakni pusat informasi bagi kebutuhan Pimpinan dan pembentukan standar operasional prosedur (SOP) dalam merespons sesuatu. “Command center ini fungsinya dua, bisa pada saat kepala daerah membutuhkan data datang ke sini (command center) atau ada SOP – bentuknya harian, mingguan – dimana data-data yang dianggap penting, perlu diketahui oleh kepala daerah itu akan direkap lalu disampaikan,” jelasnya.   JCC memiliki fungsi utama sebagai pengolah dan penyaji data-data kebencanaan secara digital yang bersumber dari kabupaten/kota. Seperti diketahui, Jabar merupakan provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Selain data kebencanaan, JCC memiliki video analitik dari kamera pengawas (CCTV) yang sudah dilengkapi sistem penghitungan jumlah sebuah obyek. Sehingga petugas JDS bisa mengetahui titik-titik mana saja yang sedang saat ini sedang padat atau ada kerumunan massa. JCC juga memantau pergerakan isu terkini di media sosial hingga ke tingkat kabupaten/kota sehingga masyarakat pun dapat memantaunya sendiri. Selain pusat komando, JCC juga dilengkapi pusat layanan, ruang rapat, dan wahana publik yang dipakai Jabar Digital Service (JDS) atau Pusat Layanan Digital, Data dan Informasi Geospasial. Wahana publik dilengkapi fasilitas studio yang akan memberikan informasi tentang potensi dan program-program digital di Jabar. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Setiaji, JDS merupakan unit di bawah Diskominfo yang menjadi operator manajemen JCC. “JDS kita bentuk tahun lalu, ada di bawah Diskominfo Jabar dan dikepalai kepala UPT. Selain ASN ada juga anak-anak muda yang kami rekrut untuk mengisi dan mengakselerasi program-program digital di Jabar,” ujarnya.   Setiaji menjelaskan, JDS bertugas membuat dan mengembangkan aplikasi digital sesuai kebutuhan masyarakat. “Nah, teman-teman di JDS inilah yang mengembangkan aplikasi – seperti Sapawarga – mulai dari mendesain sampai interface-nya supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Selain JDS, JCC juga memiliki divisi lain terkait konten program pembangunan yang ada di Jabar. “Ada juga divisi lain yang berkaitan dengan konten komunikasi, supaya kita bisa menginformasikan program-program digital atau program lain, ada developer dan ada juga data analisnya,” ungkap Setiaji. Setiaji menambahkan, Pemda Provinsi Jabar telah menghibahkan dana kepada empat kabupaten dan telah kini telah memiliki command center masing- masing. Keempat kabupaten itu yakni Pangandaran, Garut, Cirebon, dan Indramayu. Sementara tahun ini Pemda Provinsi Jabar menargetkan sembilan daerah lagi memiliki command center. “Tahun ini ada sembilan (kabupaten/kota), saat ini sedang tahapan untuk ditender,” ungkap Setiaji. Setiaji  berharap JCC menjadi salah satu wahana sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders pembangunan. “Ini untuk mewujudkan Jabar Digital Province (JDP),” katanya. Selain operasionalisasi JCC, JDS selaku operator berfokus mengimplementasi empat program pembangunan Jawa Barat, yaitu Desa Digital, pengembangan Super Apps Sapawarga, penyempurnaan aplikasi satu data, open data dan satu peta. Jadi Markas Pikobar SELAIN sebagai pusat komando, Jabar Command Center (JCC) juga berfungsi sebagai Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menggelar video conference dengan crisis center COVID -19 kabupaten/kota, salah satunya dengan Kabupaten Indramayu. Kang Emil melansir data terkini seputar COVID -19 di Jabar. Menurutnya, saat ini ada 633 orang dalam pemantauan (ODP) dan 53 pasien dalam pengawasan (PDP). Dalam arahannya, Kang Emil meminta pemda selaras dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam menangani COVID -19. “Semua sudah punya pusat informasi dan koordinasi di level kota/kabupaten. Nomor hotline juga sudah disampaikan, supaya bahasanya sama. Jadi, tidak ada perbedaan dari provinsi dan kota/kabupaten dan bisa dimonitor,” jelas Kang Emil. Kang Emil juga meminta agar call center pemda dapat diakses masyarakat. “Pastikan nomor call center mudah diingat sehingga masyarakat hapal nomor call center-nya,” pintanya. Kang Emil juga meminta pemda kabupaten/kota selalu berkoordinasi tentang kondisi di rumah sakit rujukan terutama terkait kelengkapan alat medis di ruang isolasi. Pemda harus memastikan tidak ada kekurangan di ruang isolasi. Jika diperlukan Pemda Provinsi Jabar dapat membantu lewat pos dana tidak terduga. “Kalau masih kurang perlengkapan, perlindungan, itu disampaikan.Kita bisa bantu lewat dana tak terduga dari provinsi,” kata Kang Emil. Terakhir, Kang Emil meminta pemda terus memperbarui informasi seputar COVID - 19 sehingga masyarakat akan tahu proses per hari. “Dan ke depan mohon lebih proaktif,” imbuhnya. Menurut Kepala Diskominfo Jabar Setiaji, saat ini Pemda Provinsi Jabar memiliki laman khusus COVID -19 bernama pikobar.jabar.go.id.  “Di website ada beberapa informasi mulai dari hoaks apa saja yang berkaitan dengan COVID - 19, kemudian status terkini mengenai penderita ataupun pasien COVID - 19,” jelasnya. “Kemudian hal-hal lain mengenai berita-berita penanganan yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar.” Menurutnya, Jabar Digital Service juga membantu dalam aspek teknis, membangun laman pikobar.jabarprov.go.id, dashboard monitoring COVID-19 bagi pimpinan dan menjadi kantor Pikobar. Termasuk mengalokasikan tim monitoring officer bersama Dinas Kesehatan dan Jabar Quick Response (JQR) untuk melayani pertanyaan dan konfirmasi warga terkait COVID-19 dalam kanal-kanal resmi Pemda Provinsi Jabar (rls).