Bantuan Sosial Provinsi untuk 15.695 RTS

KUNINGAN – Pemerintah daerah resmi melepas penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada 15.695 rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Kuningan. Jumlah ini cenderung lebih sedikit dari total yang sebelumnya direncanakan sebanyak 44.550 keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran bansos di tahap pertama ini baru diberikan kepada 10.743 RTS di seluruh Kabupaten Kuningan. Penyaluran bansos akan dikirim langsung ke rumah masing-masing keluarga penerima manfaat, melalui petugas PT Pos Indonesia dibantu pengemudi ojek online. “Kuota bantuan sosial dari Pemprov Jabar untuk Kabupaten Kuningan ada sebanyak 15.695 rumah tangga sasaran. Namun untuk tahap pertama baru dikirim 10.743 rumah tangga sasaran,” jelas Bupati H Acep Purnama SH MH saat dimintai keterangan persnya, Senin (27/4). Terkait jumlah bansos yang cenderung lebih sedikit dari rencana awal sebanyak 44.500 KPM untuk Kabupaten Kuningan, Bupati Acep tidak dapat berbuat banyak. Sebab, keputusan kuota bansos tersebut mutlak berdasarkan kebijakan dari Pemprov Jabar. “Saya tidak bisa apa-apa ya, hanya merupakan kebijakan dari pemerintah provinsi. Mungkin ya, karena pemerintah provinsi lebih mementingkan kepada daerah-daerah yang masuk zona merah, sehingga mengurangi kuota terhadap daerah-daerah yang masih dapat dikatakan landai seperti Kuningan,” ungkapnya. Dia menyebut, jika total RTS di Kabupaten Kuningan mencapai angka 370 ribu kepala keluarga. Namun dari jumlah tersebut, dilakukan verifikasi data untuk menentukan berapa RTS yang telah mendapatkan bantuan dari program pemerintah. “Kita inventarisir berapa yang sudah mendapatkan melalui program PKH, BPNT, maupun bantuan sembako. Sebut saja kurang lebih 70 ribu hingga 90 ribu, lalu sisanya diverifikasi lagi untuk menjadi rumah tangga sasaran,” ujarnya. Menurutnya, di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak pula kalangan masyarakat yang terdampak secara langsung. Tak sedikit penghasilan masyarakat menjadi berkurang akibat adanya wabah virus corona. “Kita fokusnya yang terdampak Covid-19, sebelumnya memiliki mata pencaharian sekarang menjadi tidak punya penghasilan. Kemudian tadinya menjadi buruh, lalu terkena PHK, yang tadinya biasanya kerja bangunan, tapi sekarang tidak ada pekerjaan. Nah itu yang menjadi pertimbangan rumah tangga sasaran,” tegas dia. Oleh sebab itu, bupati menekankan agar dinas terkait maupun petugas lapangan melakukan update data yang terbaru supaya penyaluran bantuan ini tepat sasaran. “Pertama dari sekian rumah tangga yang ada di satu desa, dipisahkan dulu dari keluarga mampu, keluarga penerima PKH maupun BPNT, dan sisanya diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sehingga nantinya ada kelompok keluarga yang sangat miskin, miskin, dan hampir miskin,” sebut Acep.(ags)