“Ini penting menurut saya, komisi 1, 2, 3 dan 4, dan pimpinan DPRD, pimpinan fraksinya, saya kira ini punya bahan, punya informasi yang baik, yang penting untuk dijadikan bahan materi diskusi antara legislatif dengan eksekutif, khusus dalam hal pengentasan kemiskinan,” sarannya lagi.
Terhadap apa yang disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil, menurutnya hal itu didasarkan sebuah fakta atau informasi data yang disampaikan oleh BPS Provinsi Jabar. Justru yang menjadi pertanyaannya, hingga saat ini secara pribadi ia belum mengetahui indikator apa yang membuat indeks kedalaman kemiskinan di Kuningan tertinggi selama Covid-19.
“Makanya menurut saya, kalau nanti ke depan ada ruang yang bisa digunakan untuk diskusi dengan BPS Kabupaten, atau syukur-syukur dengan BPS Provinsi, ini akan bisa lebih paham. Kalau sudah begitu, mungkin kami bisa menerima bahwa Kuningan termiskin se Jabar, jika memang indikatornya itu bisa dipahami. Sampai hari ini saya belum tahu indikatornya apa yang digunakan,” ucapnya lagi.
Di ranking berapa pun Kuningan termiskinnya se-Jabar, menurutnya hal itu memang penting, tapi tidak terlalu penting. Karena yang terpenting Pemkab Kuningan sudah punya kewajiban sesuai dengan amanat undang-undang untuk membangun Kuningan, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
“Makanya ukuran-ukuran ini hanya menjadi motivasi saja, spirit saja, oh ternyata kita ranking tertinggi kemiskinannya, berarti kita harus lebih keras lagi membangun Kuningan ini, agar bisa naik rankingnya ke rendah tingkat kemiskinannya. Saya kira ikhtiar apapun yang dilakukan pemerintah, niatnya sama, mensejahterakan rakyat. Esensinya adalah bagaimana pemerintah ini membangun masyarakatnya, membangun daerahnya untuk meningkatkan atau mencapai derajat kesejahteraan yang lebih baik,” sebut Ujang.
“Saya kira kalau tingkat kesejahteraannya lebih baik, pasti kemiskinannya turun. Makanya menurut saya, biarlah informasi tentang kemiskinan Kuningan di Jabar ini menjadi informasi yang positif saja sebagai sebuah spirit, dorongan kepada kita semua, kepada seluruh pemangku kebijakan untuk lebih keras lagi dalam membangun masyarakat Kuningan ke depan,” imbuh Ujang.
Apakah perlu DPRD segera mengundang BPS untuk berdiskusi terkait informasi tersebut? Ujang yang juga Ketua DPC PKB Kuningan ini memberi gambaran bahwa dalam Rapat Pimpinan (Rapim) hal itu akan dibahasnya. Itu agar DPRD harus ikut aktif menyikapi pernyataan Gubernur terkait dengan kemiskinan di Jabar.
“Saya punya niatan itu. Seperti apa keputusan dalam rapim itu, saya tidak akan mendahului. Tapi insya Allah hal itu akan menjadi bagian dalam proses bersama-sama dengan pemerintah untuk merespons pernyataan Gubernur Jabar tentang kemiskinan ini,” pungkas Ujang. (muh)