Rombongan Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Kuningan dengan meninjau langsung progress proyek pembangunan Waduk Kuningan di Kecamatan Cibeureum, Kamis (18/2).
M TAUFIK, KUNINGAN
DIDAMPINGI Bupati Kuningan Acep Purnama, rombongan Staf Ahli Menko Polhukam yang terdiri dari Staf Ahli Bidang Ideologi Dan Konstitusi Irjen Pol Agung Makbul, Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Marsda TNI Ahmad Sajili, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Yusup dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Asmarni melihat langsung lokasi bendungan. Dilanjutkan meninjau proyek pembangunan pemukiman untuk relokasi perumahan warga yang terdampak di Desa Sukarapih. Di Bendungan Kuningan, kehadiran rombongan Staf Ahli Menko Polhukam disambut Kepala Satuan Kerja BBWS Cimanuk Cisanggarung I Ketut Kariharta yang berkesempatan menjelaskan segala hal tentang proyek Bendungan Kuningan dan kendala yang dihadapi.
MENINJAU: Rombongan Staf Ahli Menko Polhukam dan Bupati Kuningan Acep Purnama serta Kepala Satker BBWS Cimanuk Cisanggarung I Ketut Kariharta berfoto bersama
dengan latar belakang proyek Bendungan Kuningan, kemarin (18/2).
\"Untuk progress pembangunan konstruksi sudah mencapai 100 persen atau selesai, namun untuk ganti rugi lahan milik masyarakat sudah 97 persen karena masih ada beberapa warga yang belum bisa dilakukan penggantian karena kendala kelengkapan administrasi kependudukan. Tahap selanjutnya yang sedang kita persiapkan adalah plugging, yaitu pembetonan terowongan pengelak yang akan dilaksanakan setelah dipastikan penggantian lahan sudah rampung semua dan seluruh warga menempati perumahan relokasi di Desa Sukarapih,\" ungkap Ketut.
Lebih lanjut Ketut menjelaskan, Bendungan Kuningan sebagai salah satu proyek strategis nasional dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp491 miliar lebih untuk konstruksi dan Rp18,5 miliar untuk supervisi. Secara teknis, bendungan ini dibangun di enam wilayah desa yakni Desa Randusari, Kawungsari, Simpayjaya, Sukarapih, Tanjungkerta dan Cihanjaro dengan luasan mencapai 300 hektare.
\"Dari Bendungan Kuningan ini rencananya dapat memberikan empat manfaat untuk masyarakat sekitar, yaitu untuk irigasi meliputi 1.000 hektare untuk lahan pertanian di wilayah Kuningan Timur dan 2.000 hektare untuk wilayah Brebes, Jawa Tengah. Selanjutnya bendungan ini juga akan berfungsi sebagai pengendalian banjir, air baku 200 liter per detik dan tenaga listrik sebesar 500 kilowatt. Di samping itu juga kawasan bendungan bisa dikembangkan untuk wisata,\" papar Ketut.
Terkait kendala yang dihadapi, Ketut menjelaskan, masih ada 22 bidang tanah terdiri dari sembilan bidang di Desa Randusari dan 13 bidang di Desa Kawungsari yang belum ada kesepakatan harga dan kini sedang dalam proses penyelesaian. Atas kondisi ini, Ketut mengatakan, sudah dalam penanganan instansi terkait yakni BPN dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan pendekatan internal kepada para pemilik lahan atau diselesaikan secara konsinyasi di pengadilan.
\"Adapun lahan bengkok milik Desa Kawungsari seluas 6,17 hektare saat ini sedang dalam proses penggantian. Mudah-mudahan semua permasalahan ini bisa selesai dalam kurun waktu dua bulan ini, sehingga penggenangan bisa dilaksanakan sesuai target yakni bulan Juni,\" ujar Ketut.
Ketut pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat sekitar bendungan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan atas dukungannya sehingga proyek Bendungan Kuningan yang dilaksanakan sejak tahun 2015 bisa berjalan aman dan kondusif. “Kami sangat nyaman bekerja di sini dan tidak ada gangguan-gangguan apapun, semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih kepada Pak Bupati, Dandim, Kapolres dan instansi lain yang selama ini bekerjasama dengan kami demi kelancaran pembangunan Bendung Kuningan sebagai salah satu proyek strategis nasional,” ujarnya.