KUNINGAN – Sejumlah anggota legislatif merespons desakan mundur direktur Perumda Aneka Usaha Kuningan. Bahkan beberapa fraksi di Gedung DPRD Kuningan meminta Bupati H Acep Purnama SH MH untuk segera mengevaluasi Perumda Aneka Usaha.
Hampir sebagian besar fraksi yang menyatakan untuk segera evaluasi Perumda Aneka Usaha, justru mendesak pula agar dibentuk Pansus Perumda Aneka Usaha. Desakan itu disampaikan melalui PU Fraksi DPRD terhadap Perubahan APBD Kuningan TA 2021 saat rapat paripurna, kemarin (24/9).
“Kami Fraksi PAN ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan Perumda Aneka Usaha. Sebab dalam beberapa tahun ini tidak memberikan kontribusi untuk PAD yang maksimal,” kata Ade Abdul Jafar Sidik, Sekretaris Fraksi PAN.
Atas kondisi itu, fraksinya mengusulkan untuk dibentuk pansus evaluasi Perumda Aneka Usaha. Sehingga diharapkan, ke depan Perumda Aneka Usaha dapat lebih mengelola sumber daya secara optimal.
“Semoga nanti dapat memberikan kontribusi secara maksimal dari sektor PAD untuk Kabupaten Kuningan,” tandasnya.
Tak jauh berbeda disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar Saw Tresna Septiani. Fraksi Golkar juga mengusulkan agar dibentuk pansus terkait Perumda Aneka Usaha.
“BUMD ini telah berdiri satu dekade, tapi sejauh ini berbanding terbalik sebagaimana dimaksud dan tujuan dibentuknya. Kami Fraksi Partai Golkar mengusulkan untuk dibentuk Pansus DPRD tentang Perumda Aneka Usaha, dengan maksud untuk mengetahui masalah-masalah yang berkembang baik secara internal maupun eksternal lembaga tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Toto Taufikurohman berharap, pemerintah daerah dapat secara terbuka dan bijak menjelaskan kepada masyarakat, kenapa sampai saat ini terus menjadi sorotan dan kritikan atas kinerja Perumda Aneka Usaha.
“Terutama yakni kontribusinya kepada PAD yang masih sangat minim. Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah yang tepat demi masa depan Perumda Aneka Usaha yang lebih baik. Dalam rangka semangat memperbaiki dan membantu kinerja Perumda Aneka Usaha agar menjadi lebih baik, tidak ada salahnya diambil langkah melalui Pansus Perumda Aneka Usaha,” tandasnya.
Hal senada dilontarkan pula dari Fraksi PKS DPRD Kuningan. Fraksi PKS yang diketuai Etik Widiati meminta, Perumda Aneka Usaha segera dievaluasi dengan lebih mendalam.
“Kami minta evaluasi segera Perumda Aneka Usaha dengan lebih mendalam, agar segala bentuk permasalahan dapat segera terselesaikan. Mengingat Perumda Aneka Usaha adalah salah satu BUMD yang dimaksudkan untuk mengelola seluruh potensi sumber kekayaan daerah, meningkatkan potensi PAD dan bertujuan untuk menunjang pembangunan daerah. Hal ini sesuai amanat Perda Kuningan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perumda,” pungkasnya.(ags)