KUNINGAN – Isu kemiskinan di Kabupaten Kuningan kembali mencuat. Bahkan, tahun ini Kabupaten Kuningan yang menjadi salah satu dari lima Kabupaten di Jawa Barat masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut, menyusul dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Kuningan mencapai 6,36 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 69.090 jiwa.
Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH usai menghadiri sidang paripurna DPRD, memberikan tanggapan saat diwawancarai sejumlah awak media, Kamis (30/9). Terkait dengan Kuningan masuk sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Barat, Acep mengaku diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
”Kami diberi arahan langsung oleh Pak Presiden di mana yang harus diperbaiki pertama dari aspek kebijakan. Kedua kita ingin memiliki data yang faktual, real dan konkret,” kata Acep.
Saat itu juga, Acep akan melakukan rapat dengan dinas terkait untuk melakukan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan. Ia menargetkan dengan sisa anggaran yang ada di tahun 2021 ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan yang saat ini di angka 6,36 persen ditargetkan bisa menurun.
”Hari ini (kemarin, red) saya akan rapat dengan dinas terkait untuk mengevaluasi kebijakan yang harus diubah untuk menunjang pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
”Saya diingatkan oleh pak presiden dan Pak Wapres bahwa target pengentasan kemiskinan ekstrem ini harus ada perubahan yang signifikan baik di tahun ini maupun sampai tahun 2024,\" imbuhnya.
Bahkan, pihaknya bertekad sampai Desember mendatang. Paling tidak angka kemiskinan ekstrem ini bisa diperkecil dan ditekan melalui program yang sudah dan akan berjalan.
”Karena nanti rencana Pak Wapres juga persoalan ini akan ditangani secara keroyokan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan ada lima kabupaten di Jawa Barat yakni Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Bandung yang yang masuk dalam target pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Dari lima kabupaten tersebut menurut Tito total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga.
Hal ini juga mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE. Ia menyampaikan jika semua pihak akan terus berupaya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat agar angka kemiskinan bisa segera berkurang. Namun untuk melakukan hal tersebut menurut Nuzul, ada kendala yang mesti dihadapi yakni minimnya anggaran akibat pandemi Covid-19.
”Kita berusaha terus untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat karena situasi pandemi ini memang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kita tidak tinggal diam hanya memang sekarang ini kita sedang kesulitan anggaran karena pandemi Covid-19,\" jelasnya.
Ia pun menyampaikan penyebab tingginya kemiskinan ekstrem di Kuningan salah satunya diakibatkan oleh banyaknya warga yang kembali dari daerah rantau namun menganggur saat tiba di kampung.
”Penyebabnya karena masyarakat Kuningan banyak yang urban salah satunya dan selama pandemi yang urban tinggal di Jakarta tidak ada penghasilan, pulang dia nganggur,” ujarnya.