KUNINGAN - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan Ir H Asep Setia Mulyana, memimpin rapat internal jajaran DPD dan Fraksi Golkar di gedung DPRD Kuningan, Senin (18/10) sore. Dalam arahannya, Asep meminta jajaran Fraksi Golkar DPRD Kuningan yang dipimpin H Yudi Budiana SH tersebut bersikap kritis.
Kedatangan Asep Armala, sapaan akrab Ketua DPD Golkar Kuningan bersama jajarannya, disambut Ketua Fraksi Golkar H Yudi Budiana dan jajaran. Mereka pun menggelar pertemuan khusus di ruang Banmus, lantai 2 DPRD Kuningan, dimulai sejak pukul 15.40 WIB.
Tampak hadir Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus mantan Wakil Bupati Kuningan Drs H Momon Rochmana MM. Momon pun duduk di kursi depan bersama Asep dan Yudi.
Dalam rapat tersebut, disampaikan dan dibahas sejumlah isu penting di Kabupaten Kuningan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja Fraksi Partai Golkar di DPRD Kuningan.
Rapat internal ini pun tidak bisa langsung diliput media, sehingga keterangan kepada sejumlah wartawan dari masing-masing ketua disampaikan setelah acara berlangsung hingga menjelang petang.
“Kedatangan kami ke kantor DPRD tidak lain untuk silaturahmi dan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kinerja Fraksi Partai Golkar,” kata Asep Armala.
Menurut Asep, kinerja Fraksi Golkar DPRD Kuningan yang dimaksudnya yakni terkait peningkatan pengawasan terhadap peraturan daerah (perda), peraturan bupati (perbup), ataupun di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan.
“Meskipun kita koalisi dengan partai pemenang, tentu kami mengharapkan kepada Fraksi Partai Golkar untuk tetap kritis dan membangun,” harapnya.
Saat ditanya, apakah selama ini Fraksi Partai Golkar tidak kritis. Asep mengaku selama ini cukup kritis, tapi ada beberapa hal yang memang perlu dikritisi demi kepentingan masyarakat, demi program-program pemberdayaan masyarakat berjalan di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Asep juga mengingatkan kepada Fraksi Partai Golkar agar di dalam penyampaian aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Golkar kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam pelaksanaannya harus lebih meningkat, terutama dalam pengawasan.
“Akan ironis kalau aspirasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar itu tidak diawasi secara tuntas sasarannya,” tegas Asep.
Tentunya, lanjut Asep, pihaknya sangat menginginkan agar masyarakat yang aspirasinya dijalankan oleh SKPD, akan sangat bermanfaat terhadap kesejahteraan masing-masing, karena Pokir tersebut salah satunya dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan.
“Ini yang disampaikan kepada anggota dewan Fraksi Golkar. Jadi, sangat ironis kalau misalkan Pokir-pokir itu, peningkatan pengawasannya tidak ada,” ujarnya.
Disinggung apakah ada masalah di Fraksi Golkar kaitan Pokir, Ia mengklaim tidak ada masalah. Hanya saja diakui Asep, program (Pokir) seperti penggemukan sapi, pembibitan ikan, dan sebagainya yang dilaksanakan oleh SKPD terkait, di Partainya pun ada.
“Sebelum program itu sampai ke masyarakat, kita harus mengedukasi dulu calon penerima program itu. Kalau misalkan dia sudah dilakukan Diklat dan sudah mengetahui bagaimana cara mengelola, merawatnya, baru kemudian dibuatkan perjanjian supaya program dapat berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat,” sarannya.