KUNINGAN – BPBD mencatat ada 15 kecamatan di Kabupaten Kuningan masuk kategori rawan kebencanaan. Adapun jenis bencana alam yang kerap terjadi yakni tanah longsor, pergerakan tanah hingga banjir.
Hal ini diketahui usai apel siaga bencana yang dilakukan petugas gabungan sewilayah III Cirebon di lapang bola Ciporang, Kuningan, kemarin (15/11). “Ada sekitar 15 kecamatan yang rawan bencana mulai dari pergerakan tanah, banjir dan longsor,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kuningan, Indra Bayu Permana SSTP MSi.
Menurutnya, jenis kebencanaan yang terjadi di setiap daerah menyesuaikan dengan kondisi geografis. Misalnya di wilayah bagian selatan Kabupaten Kuningan, potensinya terjadi bencana pergerakan tanah dan tanah longsor.
“Wilayah kecamatan itu di antaranya Hantara, Kadugede, Ciniru, Subang, Cilebak dan sebagainya. Jadi daerah-daerah ini memang perlu lebih diantisipasi, minimalnya kesiapsiagaan untuk mengedukasi masyarakat ketika mulai terjadi perubahan cuaca yang begitu cepat, apalagi saat hujan lebat turun,” terangnya.
Dia menyebut, prediksi dari BMKG sendiri jika musim penghujan di awal November baru permulaan. Bahkan peningkatan curah hujan ini mencapai 70 persen akibat dari dampak fenomena La Nina.
“Sebab akibat siklus La Nina ini, peningkatan curah hujan bisa di angka 70 persen dari tahun sebelumnya. Kita siaga La Nina mulai 1 November 2021 sampai 30 April 2022,” imbuhnya.
Bahkan berdasarkan prediksi BMKG, lanjutnya, peningkatan curah hujan akan terjadi di Januari 2022. Sebab pada biasanya memang curah hujan tinggi pada periode Desember, Januari hingga Februari.
“Sejauh ini, kebencanaan yang terjadi di Kuningan masih dalam skala kecil. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kalau kerugian material pasti ada ya karena bencana,” ucapnya.
Selama November 2021 saja, Ia menyebutkan, ada 14 kebencanaan yang terjadi di Kuningan. Adapun peristiwa kebencanaan yang terjadi masih didominasi kejadian tanah longsor.
Sementara Bupati H Acep Purnama SH MH menuturkan, kegiatan apel sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menanggulangi risiko bencana. Sebab penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, akademisi serta media massa.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan peran dan fungsi masing-masing stakeholder dan pentahelix, untuk bersama-sama melakukan rencana aksi kegiatan. Tentu sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia, kita harus meningkatkan pelayanan publik yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan siap hadir di tengah masyarakat yang memerlukan bantuan pada saat penangganan bencana,” ucapnya.
Dia menjelaskan, bencana hidrometeorologi diakibatkan parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur dan angin. Yakni mulai dari banjir, angin puting beliung, longsor, abrasi hingga gelombang pasang.
“Kerawanan tersebut semakin meningkat seiring dengan masuknya musim penghujan. Tentunya berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor dan banjir di sejumlah titik,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Ia menekankan, agar kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana harus ditingkatkan.
“Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh elemen di Kabupaten Kuningan,” tegasnya.