KUNINGAN – Saat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2022 masih dalam pembahasan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan dikabarkan berkunjung ke Jogjakarta.
Keberangkatan Banggar ke Kota Gudeg selama beberapa hari akhir pekan kemarin, itu justru memunculkan isu para wakil rakyat ini sedang melaksanakan agenda kunjungan “wisata”. Terlebih muncul sejumlah foto yang menunjukkan keberadaan wakil rakyat dengan sejumlah pendamping dari Sekretariat DPRD (Setwan) di tempat wisata.
Salah satu foto terlihat kebersamaan dua pimpinan DPRD, yakni Ketua Nuzul Rachdy SE dan Wakil Ketua H Dede Ismail SIP MSi dengan sejumlah pendamping di lokasi wisata ternama di Jogjakarta. Meski belum tahu apakah mereka hanya mampir sebentar atau memang sengaja memamerkan foto-foto tersebut di media sosial, hal ini telah memancing beragam komentar dari masyarakat, termasuk pengamat.
Belum ada keterangan dan tanggapan jelas, baik dari pimpinan DPRD maupun dari pihak Sekretariat. Hanya saja salah satu pimpinan DPRD, H Dede Ismail dengan sangat singkat membenarkan kunjungan kerja tersebut ke Jogjakarta dilaksanakan oleh Banggar.
“(Kunjungan Kerja DPRD) Badan Anggaran,” singkat Dede Ismail yang merupakan anggota DPRD 3 periode dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus aktivis F-Tekkad, Sujarwo, mengomentari kunjungan kerja Banggar ini dengan keras. Menurutnya, asumsi dan harapan masyarakat ketika mendengar para wakil rakyat melakukan kunjungan kerja, terfokus pada lokasi yang menjadi kegiatan kerja.
“Asumsi ini terpatahkan ketika yang berseliweran di media sosial bukan agenda kunker, tapi kesibukan mereka di lokasi wisata yang ada di kota yang menjadi tujuan kunker,” kata Sujarwo.
Di medsos, lanjut Mang Ewo-panggilan tenar Sujarwo- tak muncul satu foto pun yang menunjukkan kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya. Kondisi ini tentunya tidak mustahil akan memunculkan sikap apriori dari masyarakat, dan memunculkan persepsi bahwa kegiatan kunker lebih didominasi oleh aktivitas kunjungan wisata, walau kunker tersebut bukan dilakukan oleh komisi yang terkait dengan kepariwisataan.
“Yang lebih memprihatinkan, kegiatan yang didanai oleh duit masyarakat melalui pajak yang dibayarkan, hasilnya terkesan tertutup dan terlarang untuk diketahui masyarakat,” sindirnya.
Dikatakan, jika pada akhirnya muncul stigma degradasi kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan kunker yang dilakukan anggota legislatif, yang terkadang malah sampai ke luar pulau dengan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, tentunya menjadi risiko yang harus diterima oleh para anggota legislatif.
“Tolong diingat, kunjungan kerja wakil rakyat ini memakai uang dari rakyat,” tandasnya. (muh)