KUNINGAN – Adanya kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota dewan, rupanya tidak menambah kenaikan dalam pagu anggaran di Sekretariat DPRD Kuningan. Justru pagu anggaran Sekretariat DPRD (Setwan) di APBD 2022 menjadi berkurang ketimbang APBD Perubahan di tahun 2021.
APBD Perubahan tahun 2021 total pagu anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp48,7 miliar, sedangkan di APBD 2022, pagu anggaran turun menjadi Rp48,2 miliar.
“Kita di Badan Anggaran melakukan rasionalisasi anggaran yang ada di Sekretariat DPRD. Justru anggaran di Sekretariat DPRD malah berkurang, yang tadinya Rp48,7 miliar sekarang menjadi Rp48,2 miliar,” kata Anggota Banggar DPRD Kuningan Dede Sembada kepada awak media, kemarin (7/12).
Sehingga dipastikan, lanjutnya, penyesuaian tunjangan tidak mengambil pos anggaran yang lain. Namun merasionalisasi dari pagu anggaran yang hanya ada di Sekretariat DPRD Kuningan.
“Penting bagi kita dalam situasi saat ini, kita jangan sampai menarik-menarik anggaran dari luar. APBD kita itu difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem,” tandasnya.
Menurutnya, penyesuaian tunjangan perumahan dan transportasi itu hasil dari penilaian tim appraisal. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2017, berkaitan dengan tunjangan perumahan dan transportasi maka dilakukan melalui penilaian tim appraisal.
“Sehingga hasil dari appraisal ini perlu disesuaikan,” tukasnya.
Sekali lagi, Ia menegaskan, jika penyesuaian tunjangan tidak menambah pagu anggaran di Sekretariat DPRD Kuningan. Misalkan merasionalisasi pelaksanaan kunjungan dalam daerah, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan beberapa hal lain.
“Kalau kita lihat APBD sekarang, memang ada beberapa pos-pos anggaran yang belum masuk seperti bantuan keuangan dari provinsi dan DBHCT. Sehingga di APBD sekarang, bagaimana isu-isu krusial yang merupakan skala prioritas dalam hal pelaksanaan RKPD 2022 bisa dilaksanakan,” imbuhnya.
Terkait kabar pemotongan TPP ASN yang diduga akibat kenaikan tunjangan dewan, Ia juga tidak sepakat. Bahkan dalam rapat Banggar, anggota dewan meminta agar tidak ada pemotongan TPP sekalipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.
“Kami di Banggar sudah menyampaikan, bahwa untuk TPP ini kalau bisa tidak dilakukan pengurangan. Kita bisa saja menganggarkan sembilan bulan, nanti di perubahan anggaran dilakukan penambahan,” tutupnya.(ags)