"Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital," kata Wapres.
BACA JUGA:TERLALU, Sudah Sepuh Malah Jualan Narkoba, Kakek dari Kuningan Ini Berakhir di Penjara
Selain itu juga agar kembali memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak.
Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wrdoyo Sp.OG (K) mengungkapkan kondisi kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program Keluarga Berencana selama ini sudah sukses mengantarkan kepada TFR (Total Fertility Rate) Nasional di angka 2,14.
"Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk," kata Hasto.
BACA JUGA:Coca-Cola Europacific Partners Indonesia di Jabodetabek Berkurban 100 Ekor Kambing dan 12 Sapi
BACA JUGA:Ini Dia Nadhifa Asiyahnna, Karateka Cilik Asal Kuningan yang Haus Prestasi
Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035
Terkait stunting Kepala BKKBN menambahkan, “Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting.”
Menurutnya BKKBN melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN Pasti), telah menterjemahkan lima pilar Stranas dan disempurnakan dengan; Penyediaan data keluarga berisiko stunting, Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pendampingan calon pengantin, Surveilans keluarga dan Audit Kasus Stunting.
BACA JUGA:Pj Bupati Bisa Gelar Mutasi Pejabat, Begini Penjelasan Kabag Tapem Setda Kuningan
Satyalencana Wira Karya
Dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional itu juga Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin memberikan tanda jasa Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya kepada para kepala daerah.
Satyalencana Pembangunan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sedangkan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lainnya.