RADARKUNINGAN.COM - Perayaan Hari Jadi Kabupaten Kuningan dimajukan ke awal bulan Agustus. Rencana itu, menuai pertanyaan dari Anggota DPRD, Susanto.
Kepada awak media, dirinya mempertanyakan pemerintah daerah yang memindahkan dengan merubah regulasi turun temurun.
"Ada apa dengan pemda? Seharusnya jangan mengubah regulasi tiap tahun ke pesta rakyat."
"Terlepas ke depannya ada pilkada ataupun kegiatan lain, ya jangan diubah. Kalau diubah kan jadi pertanyaan, ada apa dengan Pak Pj Bupati?" tanya Susanto, kepada radarkuningan.com.
BACA JUGA:Marc Klok Sebut Ada Sisi Positif Persib Bandung Tersingkir di Piala Presiden 2024
Dikatakannya, bila mana alasannya terkait penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) setelah tak 2024 mendatang, pihaknya berharap tidak sampai merubah kesakralan daripada tanggal yang telah dibuat oleh para pendahulu.
"Kalau alasannya tahapan pilkada, kan sudah jelas regulasinya. Kalau Pak Pj mau nyalon, trus ini kan Pak Pj nggak nyalon, dan bukan orang Kuningan. Ya sah-sah saja, tapi sayang sampai dimajukan dipundurkan," katanya.
"Kalu bisa mah, saya mewakili masyarakat, jangan dirobah lah, biar kondusif," katanya lagi.
Bahkan, dirinya menuturkan dengan tegas, bilamana mau diubah sekalian dengan 17 Agustus.
BACA JUGA:Upaya PSSI Sengaja Tidak Maksimal di CAS, Ternyata Nasib Maarten Paes Ditentukan Oleh Cara Ini...
Pasalnya, penentuan tanggal Hari Jadi Kuningan tidak diumumkan secara asal-asalan.
Lantaran, untuk menentukan sesuatu yang berhubungan dengan hari lahir, pasti ada tradisi dan momen sakral yang ditempuh.
"Kalau mau mengubah, sekalian saja dengan 17 Agustus biar Kuningan dikecam. Ya atuh mengganggu, karena tanggal tersebut sudah dikinin orang orang hebat sebelum saya lahir." tuturnya.
"Harusnya bisa beradaptasi, mungkin yang dikatakan mene tukan tanggalnya kan istilah Sunda , geus ngabubur bodas ngabubur bereum," tuturnya lagi.