BANDUNG, RADARKUNINGAN.COM - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin tak ragu memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Rd. Iip Hidajat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan Tiga Partai yang justru membeberkan kritikan tajam terhadap kinerja Rd. Iip saat menjabat sebagai PJ Bupati Kuningan.
Saat mengambil sumpah dan melantik Dr. Agus Toyib, S.Sos, M.Si sebagai Penjabat Bupati Kuningan di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat (01/11/2024). Bey juga mengucapkan terimakasih kepada Raden Iip Hidajat yang dengan penuh dedikasi banyak melakukan hal untuk Kuningan.
“Apresiasi kami berikan kepada pak Iip, saya rasa sudah banyak hal yang telah dilakukan Pak Iip untuk Kuningan. Banyak masyarakat yang mengapresiasi apa yang telah dijalankan. Saya kira ini adalah apresiasi yang sesungguhnya dari masyarakat secara tulus” Papar Bey.
Tanpa ragu, Bey mengungkapkan bahwa banyak perubahan yang telah dilakukan Iip Hidajat. Bahkan, dirinya mengakui bahwa Kuningan semakin dikenal dengan adanya sosok Rd. Iip di Pemerintahan Kuningan.
BACA JUGA:Surat Laporan Kinerja Bocor, Ditandatangani Tiga Partai Kuningan
“Dan kami lihat sudah banyak perubahan yang dilakukan. Masyarakat di luar kuningan pun menyampaikan bahwa kami mengenal Kuningan setelah pak Iip menjabat sebagai Pj Bupati Kuningan” Ujar Bey mengapresiasi, diiringi tepuk tangan hadirin.
Sementara itu, kritikan tajam justru dijabarkan melalui surat yang ditandatangani 3 Partai besar di Kuningan yang bocor ke publik.
Adapun isi daripada surat tersebut, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Rd. Iip Hidayat selama menjabat sebagai PJ Bupati. Mulai dari persoalan gagal bayar terhadap pihak ketiga maupun Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kuningan, Kemiskinan ekstrem, Penanganan Stunting, Infrastruktur, Pengurangan Angka Pengangguran, Peningkatan Daya Beli Antar Wilayah Kabupaten Kuningan, Pendidikan dan Kesehatan, Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kuningan.
"Bahwa setelah dilantiknya Penjabat Bupati Kuningan untuk melaksanakan roda pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan awalnya masyarakat percaya bahwa pejabat yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat," lanjut surat tersebut.
BACA JUGA:Muncak Bersama, AKAR Kehilangan Sosok Pelopor Mulok Gunung Ciremai
Para pimpinan parpol tersebut juga menilai bahwa Rd. Iip telah menerapkan sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dan bahkan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.