Dijelaskan lebih lanjut, sekolah tersebut tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga dirancang untuk menghadirkan pendidikan inklusif, terarah, dan bermanfaat.
"Kami ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar merasakan pendidikan tanpa hambatan biaya,” ungkapnya.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kuningan diharapkan dapat menjadi model pendidikan berbasis masyarakat dengan dukungan infrastruktur memadai, sehingga mampu mencetak generasi yang tangguh menghadapi tantangan masa depan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menunjukkan komitmen serius terhadap percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan.
BACA JUGA:Kuningan Terapkan Manajemen Talenta ASN, Bupati Dian: Demi Wujudkan Birokrasi Profesional
BACA JUGA:Pembalap Asing Tentang Gelaran Tour de Linggarjati 2025, Ini Katanya
Hal itu ditegaskan oleh Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR Bisma Staniarto ketika meninjau kesiapan sarana di SMPN 6 Kuningan, Minggu 14 September 2025.
Kunjungan Bisma disambut langsung oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar bersama Wakil Bupati Tuti Andriani, Pj Sekda Wahyu Hidayah serta Kepala Dinas Sosial Toto Toharuddin.
Dalam kesempatan itu, Bisma menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur, terutama fasilitas asrama, agar segera bisa digunakan siswa.
Ia menargetkan pada 29 September 2025 seluruh siswa sudah menempati asrama dan mulai mengikuti proses belajar secara penuh.
"Kami dorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini. Harapannya, di akhir September anak-anak sudah bisa masuk asrama dan mengikuti pembelajaran. Ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk menjamin hak pendidikan dengan fasilitas yang layak," ujar Bisma.
Ia juga menyampaikan bahwa langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah serta penguatan SDM, khususnya di daerah pedesaan.