Kondisi keuangan daerah yang sedang tidak ideal memaksa pemerintah melakukan pemotongan anggaran secara besar-besaran hingga 70 persen.
Alokasi belanja pun kini hanya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan esensial perkantoran.
Menurut Wahyu Hidayah, bahwa keputusan ini diambil bukan sekadar langkah penghematan, tapi bagian dari strategi menyelamatkan anggaran daerah agar tetap mampu melayani masyarakat secara optimal.
"Ini bukan soal mengurangi hak, melainkan soal bertahan menghadapi badai," jelas.
BACA JUGA:Bukan Ratu Tisha, Ini Skenario Calon Ketua Umum PSSI Jika Erick Thohir Mundur
Bagi ASN yang menggunakan TPP sebagai dasar dalam pinjaman ke perbankan, Pemerintah Daerah akan membantu memfasilitasi surat permohonan untuk relaksasi atau restrukturisasi kredit kepada pihak bank, sebagai bentuk tanggung jawab moral.
"Kami tahu kebijakan ini tidak mudah diterima. Tapi justru dalam situasi sulit inilah kita diuji—seberapa tulus kita mengabdi, seberapa kuat kita menjaga keutuhan institusi, dan seberapa besar kesediaan kita untuk berkorban demi kepentingan bersama," ucap Wahyu.
Wahyu menekankan, nilai dan integritas seorang ASN tidak ditentukan oleh besar kecilnya tunjangan, tetapi oleh ketulusan dalam menjalankan tugas dan kesediaan berkorban demi kesejahteraan rakyat.
"Setiap rupiah yang rela kita sisihkan hari ini, adalah investasi untuk masa depan Kuningan yang lebih mandiri dan bermartabat. Semoga ketulusan kita dicatat sebagai amal dan menjadi penguat ikatan kita sebagai pelayan negara dan pelayan rakyat," tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Wahyu mengajak seluruh ASN di Kabupaten Kuningan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi tangguh, tetap kreatif di tengah keterbatasan, dan terus menjaga marwah pemerintahan.