Namun, janji itu sulit terwujud karena jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun tidak sebanding dengan banyaknya PPPK Paruh Waktu yang akan diangkat.
"Kalau pemda bilang tetap optimis, kami melihat belum ada treatment yang jelas. Lagi-lagi jawabannya selalu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Padahal kita bicara nasib ribuan orang yang sudah lama mengabdi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Komisi I DPRD Kuningan mendorong agar pemda berani mengambil langkah konkret untuk memberikan upah layak.
Menurutnya, hal ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga menyangkut motivasi dan kinerja aparatur.
"Kami berharap pemda bisa menemukan solusi terbaik. Jangan sampai status PPPK Paruh Waktu hanya sekadar formalitas, tanpa diikuti kepastian kesejahteraan,” pungkasnya.