Ia pun memberi perhatian khusus pada proyek-proyek jalan yang tengah dikebut menjelang akhir tahun anggaran.
Bahwa percepatan pengerjaan tidak boleh mengabaikan kualitas, terlebih musim penghujan berpotensi mengganggu proses konstruksi.
"Sekarang pembangunan atau perbaikan jalan provinsi itu sepenuhnya dikerjakan oleh dinas provinsi. Termasuk kalau bupati mengajukan perbaikan jalan kabupaten, pengerjaannya tetap dilakukan provinsi. Jadi kabupaten hanya menjadi penerima manfaat,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini membuat mekanisme pertanggungjawaban lebih jelas, baik dari sisi anggaran maupun kualitas pekerjaan.
BACA JUGA:Laris! Hampir 20 Ribu Jersey Persib Bandung Terjual, Antusiasme Bobotoh Meledak di Gerai Resmi
BACA JUGA:Dewa United Tersandung Klub Liga 3, Bojan Hodak Tegaskan Persib Bandung Tak Boleh Lengah
"Yang penting kualitas jangan sampai menurun. Apalagi jalan provinsi itu memiliki standar ketebalan aspal lebih tinggi. Ini harus tetap dijaga meski dikebut akhir tahun dan di tengah cuaca hujan," ujarnya.
Selain infrastruktur, Toto juga menyoroti pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia berharap ekosistem koperasi desa dapat tumbuh dan menjadi ruang ekonomi baru bagi warga.
"Sekarang Dana Desa banyak posnya, termasuk untuk Kopdes Merah Putih. Kopdes ini didirikan dari anggota untuk anggota. Nantinya bisa berkolaborasi dengan BUMDes dalam mengelola seluruh potensi desa,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa salah satu peluangnya adalah kerja sama distribusi LPG langsung dari Pertamina melalui Kopdes.
BACA JUGA:3 Pemain Persib Bandung Terancam Absen Lawan Dewa United FC, yang Satu Sangat Disayangkan
BACA JUGA:Peluang Kursi Pelatih Timnas Indonesia Disorot Publik, Bojan Hodak: Keputusan Ada di PSSI
Melalui sistem tersebut, warung-warung bisa mengambil pasokan dari koperasi desa sehingga keuntungan dapat kembali ke desa dalam bentuk SHU dan peningkatan PADes.
Namun ia mengingatkan bahwa setiap rencana usaha harus memiliki analisis bisnis yang matang agar tidak membebani Dana Desa.
"Kalau Kopdes tidak mampu membayar, jaminannya Dana Desa akan terpotong. Jadi harus benar-benar disiapkan rencana bisnisnya agar menguntungkan,” katanya.