2. Kualitas bahan dan pelaksanaan konstruksi — pengujian bahan dan pengawasan lapangan yang konsisten.
3. Akuntabilitas pelaksanaan — mekanisme pertanggungjawaban yang jelas antara provinsi (pelaksana) dan kabupaten (penerima manfaat).
4. Perlindungan terhadap risiko musim hujan — penyesuaian jadwal dan metode kerja agar mutu tidak tergerus curah hujan.
Toto menegaskan bahwa fungsi anggota dewan meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan — sehingga keterlibatan DPRD dalam memantau kualitas proyek adalah bagian integral dari tugasnya.
BACA JUGA:Persaingan Pelatih Timnas Indonesia Memanas, Bojan Hodak Dinilai Lebih Siap dari Timur Kapadze
BACA JUGA:Cemburu Pacar Digoda, Pelaku Bacok Teman Sendiri
Politikus PAN tersebut juga menyinggung keterlambatan pengesahan anggaran provinsi pada tahun ini.
Menurutnya, proses legislasi bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat serta beberapa kali revisi demi efisiensi turut memengaruhi alokasi anggaran-program prioritas.
“Sehebat apa pun gubernur, pengesahan anggaran harus dilakukan bersama Dewan. Revisi terkadang diperlukan untuk menyesuaikan efisiensi sehingga penentuan alokasi menjadi dinamis,” jelasnya.
Toto menjelaskan bahwa proyek jalan provinsi sepenuhnya berada di bawah pengelolaan dinas provinsi. Ketika bupati mengajukan perbaikan jalan kabupaten, pelaksanaan teknis berada pada kewenangan provinsi, sehingga kabupaten bertindak sebagai penerima manfaat yang mengajukan kebutuhan.
BACA JUGA:Anggaran Perbaikan Jembatan Sungai Cipedak dari BPKAD?
BACA JUGA:Perbaikan Jembatan Sungai Cipedak Dilakukan Bertahap, Jalur Alternatif Siap Dilalui
Menurutnya, skema ini justru menjadikan mekanisme pertanggungjawaban lebih jelas: dari sisi anggaran, pihak provinsi bertanggung jawab; dari sisi kualitas.
Pengawasan harus memastikan standar jalan provinsi yang umumnya memiliki ketebalan aspal dan spesifikasi struktural lebih tinggi tetap terpenuhi.
Toto Suharto menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal usulan anggaran hingga terealisasi.
Prioritasnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan berpihak pada peningkatan kualitas infrastruktur publik dan kesejahteraan masyarakat.