Sekda Uu, panggilan akrabnya, menegaskan, dalam forum resmi itu Bupati justru menggarisbawahi persoalan klasik yang selama ini menghantui wilayah hilir.
BACA JUGA:Daftar Nama Kepala Sekolah yang Baru Dikukuhkan Bupati Kuningan
BACA JUGA:Kolaborasi Pemkab dan Bank Kuningan, Taman Setda KIC Ditata Tanpa Bebani APBD
“Curah hujan tinggi memang faktor alam, tapi di hilir ada masalah sedimentasi, penyempitan sungai, kapasitas drainase perkotaan yang tidak memadai, dan tumpukan sampah,” jelas Uu.
Narasi inilah yang kemudian dipelintir seolah-olah Bupati menutup mata terhadap kondisi hulu, padahal pernyataan tersebut disampaikan secara spesifik dalam konteks evaluasi banjir berbasis data.
Kesalahpahaman semakin melebar ketika publik mencampuradukkan pernyataan resmi Bupati dengan percakapan lanjutan di luar forum rapat bersama Gubernur Jawa Barat.
Dalam diskusi nonformal itu, Bupati menyinggung persoalan kewenangan pengelolaan TNGC. Secara administratif, kawasan tersebut berada di wilayah Kabupaten Kuningan, namun seluruh pengelolaan berada di tangan pemerintah pusat melalui Balai TNGC.
BACA JUGA:Tugas Batalyon Plus di Kabupaten Kuningan, Ini Dia!
BACA JUGA:Batalyon Plus Hadir di Cilimus, TNI AD Perkuat Pangan dan Logistik dari Desa
“Kondisi ini sering menimbulkan keterbatasan koordinasi, sementara pemerintah daerah tetap dituntut bertanggung jawab kepada masyarakat,” kata Uu.
Menurutnya, pembahasan tersebut bersifat strategis dan kebijakan, bukan penjelasan teknis banjir seperti dalam forum APBD.e
Pemkab Kuningan menilai, pernyataan Bupati justru bertujuan mendorong sinergi pusat dan daerah, bukan mencari kambing hitam atas persoalan banjir.
“Tidak ada inkonsistensi. Yang ada hanyalah perbedaan konteks pembahasan antara forum resmi dan diskusi lanjutan,” tegas Uu.
BACA JUGA:218 Kepala Sekolah Dikukuhkan, Bupati Kuningan: Mutasi Jabatan Tak Perlu Disakralkan
BACA JUGA:Ini Jawaban Tegas Kepala BPKAD Kuningan: Gagal Bayar Bukan Prestasi
Ia menekankan bahwa polemik narasi semacam ini berpotensi mengaburkan substansi utama, yakni bagaimana seluruh pihak bisa duduk bersama mencari solusi banjir secara menyeluruh.