KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM - Gunung Ciremai tengah menjadi perbincangan. Perkembangan ekonomi dan kehidupan lokal di bawahnya dengan kekayaan alamnya yang dimiliki, menjadi perhatian pemerintah daerah untuk masa depan.
Pemerintah Kabupaten Kuningan bersiap mengubah cara membaca masa depan wilayahnya termasuk geliat ekonomi yang terjadi di kaki Gunung Ciremai.
Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan menggelar Diskusi Kelompok Terarah (DKT) Pra Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Termasuk mengungkap sejumlah rencana strategis, untuk dicapai tahun ini.
Meningkatnya konflik di kaki Gunung Ciremai belakangan ini, membuat Bappeda menempatkan uji daya dukung lingkungan kawasan sekitar Gunung Ciremai menjadi target perencanaan pembangunan terutama untuk pariwisata, permukiman, dan ekonomi lokal.
Kepala Bappeda Kuningan, Purwadi Hasan Darsono SHut MSc, menyebut pendekatan ini sebagai koreksi atas praktik perencanaan parsial yang selama ini memicu konflik ruang, degradasi lingkungan, hingga ketimpangan ekonomi di desa penyangga.
BACA JUGA:Kepala SPPG di Kuningan Terima Gaji Rp6 Juta per Bulan, Jauh di Atas UMK
Fokus kajian diarahkan pada Sabuk Hijau Ciremai, termasuk kawasan Cisantana, Palutungan, dan Cigugur, wilayah yang dalam satu dekade terakhir mengalami lonjakan aktivitas wisata sekaligus tekanan ekologis.
Pemkab Kuningan akan menggandeng akademisi dan pegiat lingkungan untuk memetakan batas aman pemanfaatan ruang, air, dan tutupan lahan.
Menurut Purwadi, pertanyaan kuncinya bukan apakah kawasan itu bisa dikembangkan atau tidak, melainkan sampai di titik mana pengembangan masih bisa ditoleransi oleh alam.
"Jika pemanfaatan air, misalnya, sudah melampaui kapasitas, maka ekonomi harus diarahkan ke sektor lain, bukan dipaksakan pada sumber daya yang sama," ungkap Purwadi usai menggelar diskusi bersama awak media Selasa, 27 Januari 2026.
Data sementara Bappeda menunjukkan pemanfaatan air tanah di kawasan Cisantana masih berada dalam ambang aman. Namun, perubahan tutupan lahan menjadi perhatian serius.
BACA JUGA:MBG Kuningan: 433 Ribu Penerima Manfaat, 6.518 Tenaga Kerja Terserap
Citra satelit memperlihatkan pergeseran signifikan dari vegetasi hijau ke lahan terbuka sejak pariwisata berkembang.
Perubahan itu, kata Purwadi, bukan semata kesalahan masyarakat, melainkan konsekuensi struktur kepemilikan lahan petani yang kecil dan terfragmentasi. Petani dengan lahan puluhan bata sulit dipaksa menerapkan standar ekologis ketat.
"Lahan milik petani kan terbatas, tidak luas. Ada kesulitan menerapkan aturan ekologi kepada Petani. Semisal mereka menanam sayuran di lahan sekian puluh bata, apakah petani siap merelakan sebagian lahan untuk ditanam pohon endemik untuk ruang hijau?," jelas pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kuningan ini.