Jika ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan ada konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.
Dalam rapat tersebut, salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah masih adanya dapur penyedia makanan yang belum didukung peralatan pengolahan secara lengkap.
Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi kualitas produksi makanan serta standar kebersihan yang harus dipenuhi.
Selain fasilitas dapur, kualitas menu juga menjadi fokus utama pengawasan. Pemerintah daerah memastikan setiap penerima manfaat berhak mendapatkan makanan yang bergizi, higienis, bervariasi, dan disalurkan tepat waktu.
BACA JUGA:Saatnya Aldi Satya Mahendra Beraksi Lagi, Berburu Poin Penting di Misano
Untuk menjamin hal tersebut, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pengolahan makanan, distribusi, administrasi, hingga kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Pemkab Kuningan berharap keterlibatan aktif para camat dan dukungan pengawasan dari unsur kejaksaan dapat membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
Keberhasilan program yang menyasar ratusan ribu warga ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran maupun kesiapan dapur penyedia makanan, tetapi juga pada efektivitas pengawasan di lapangan.
Dengan pengawasan yang kuat, manfaat program diharapkan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran. (*)