Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menyebabkan kekurangan pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan penghitungan ulang untuk memastikan kesesuaian luas bangunan yang telah memperoleh persetujuan dengan kondisi aktual di lapangan.
Pada Rabu (11/11/2026), PUTR menurunkan Tim Penilai Ahli (TPA) untuk melakukan pemeriksaan sekaligus menghitung kembali luas bangunan.
Penghitungan mencakup bangunan yang sudah memiliki PBG maupun bagian bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan tersebut.
Hasil pemeriksaan TPA nantinya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian dan menentukan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kawasan Resapan Air Cipari-Cisantana Jadi Perhatian
Selain aspek administrasi perizinan, PUTR turut memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi pembangunan.
Wilayah Cipari dan Cisantana merupakan kawasan resapan air. Oleh karena itu, pembangunan di kawasan tersebut harus memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), serta kemampuan tanah dalam menyerap air hujan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan material untuk area parkir.
PUTR menyarankan agar pengelola menggunakan material berpori, seperti paving block, sehingga air hujan masih dapat meresap ke dalam tanah. Penggunaan beton atau aspal perlu diperhatikan karena berpotensi meningkatkan limpasan air permukaan atau runoff.
"Kami ingin kawasan resapan tetap terjaga. Apalagi wilayah tersebut berada di kawasan lereng dengan potensi limpasan air cukup tinggi. Jangan sampai pembangunan justru menambah beban aliran air dan berdampak kepada masyarakat di wilayah bawah," tegas Putu.
Seluruh Pekerjaan Pembangunan Dihentikan Sementara
Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Pemkab Kuningan melalui Satpol PP telah mengambil langkah penghentian sementara seluruh pekerjaan pembangunan Dunia Main.
Penghentian berlaku sampai proses evaluasi perizinan selesai dilakukan. Pemerintah daerah akan menggunakan hasil pemeriksaan dan penghitungan ulang sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut terhadap pembangunan kawasan wisata tersebut.
Putu menegaskan, Pemkab Kuningan tetap terbuka terhadap investor yang ingin mengembangkan usaha dan menanamkan modal di daerah.
Namun, dukungan terhadap investasi harus diikuti kepatuhan terhadap seluruh ketentuan. Mulai dari perencanaan, pengurusan perizinan hingga pelaksanaan pembangunan, semuanya harus berjalan sesuai aturan.
"Pemda tidak alergi terhadap investasi. Kami justru mendukung investasi yang masuk ke Kuningan. Tetapi investor juga harus tertib dan taat aturan, baik dalam perencanaan maupun saat pembangunan berlangsung," tandasnya.