Pengawasan tersebut mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pemanfaatan sistem pembayaran digital. Digitalisasi diharapkan dapat mendukung proses pemungutan agar berjalan lebih maksimal.
Selain sektor pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada pemanfaatan aset milik daerah. Dalam hal ini, BPKAD diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan barang milik daerah dan berbagai aset potensial agar dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi kas daerah.
Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas sumber penerimaan di luar sektor pendapatan yang selama ini sudah berjalan.
Bappeda dan Inspektorat Ikut Mengawal Target PAD
Dalam koordinasi tersebut, Bappeda memiliki peran menyelaraskan perencanaan target pendapatan dengan program pembangunan prioritas Kabupaten Kuningan.
Penyelarasan diperlukan agar target PAD yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah.
Adapun Inspektorat bertugas mengawal aspek pengawasan dan evaluasi tata kelola administrasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemungutan pendapatan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.
Pembagian peran tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi ant perangkat daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Melalui rapat koordinasi ini, U. Kusmana berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam mempercepat realisasi target PAD tahun berjalan.
Dengan optimalisasi berbagai sumber pendapatan, pemerintah daerah berharap program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan dapat terlaksana secara optimal. (*)