PA Kuningan Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Layanan Hukum

Kamis 19-11-2026,16:42 WIB
Reporter : Agus Sugiarto
Editor : Asep Kurnia

​KUNINGAN, RADARKUNINGAN.COM – Pengadilan Agama (PA) Kuningan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Media Center PA Kuningan pada Rabu, 18 November 2026. 

Kegiatan yang diikuti sekitar 45 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan ini bertujuan membangun sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.

​Penyelenggaraan forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan standar layanan peradilan dengan kebutuhan riil masyarakat pencari keadilan. 

Sejumlah pejabat dan praktisi hukum hadir dalam pertemuan ini, mulai dari Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kuningan, perwakilan Pengadilan Negeri Kuningan, para advokat, hingga jajaran hakim dan pejabat kepaniteraan PA Kuningan.

​Pelaksanaan FKP merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

BACA JUGA:Bupati dan Baznas Kabupaten Kuningan Raih Penghargaan Baznas Jabar

BACA JUGA:Ujikom untuk Kepala Inspektorat, Sekda Kuningan: Pergeseran JPT Pratama Akhir November 2026

Regulasi tersebut mengatur ruang dialog partisipatif antara penyedia layanan dan masyarakat guna mencapai kesepahaman serta merumuskan solusi atas kendala layanan di lapangan.

​Ketua PA Kuningan, Syafruddin, menjelaskan bahwa forum ini menjadi sarana evaluasi diri bagi institusinya untuk menyerap keluhan, saran, dan harapan secara langsung dari para pemangku kepentingan.

​"Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan yang kami berikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi standar administratif," ujarnya.

​Soroti Variasi Amar Penetapan Asal Usul Anak

​Diskusi interaktif yang dipandu oleh Panitera PA Kuningan, Siti Juariah, S.Ag., mengungkap sejumlah persoalan teknis dan substantif dalam pelayanan. Selain membahas sinkronisasi data kependudukan dan kendala sistem e-Court, peserta forum menyoroti perbedaan redaksi amar penetapan dan pertimbangan hakim dalam perkara asal usul anak.

BACA JUGA:Kuningan Bergemuruh ! Shell BLU CRU Yamaha Enduro Challenge Tutup Perjalanan Penuh Adrenalin Musim 2026

BACA JUGA:Calon Kepala Inspektorat Kuningan Jalani Uji Kompetensi, Siapa Saja?

​Perwakilan Dinas Dukcapil menyampaikan bahwa pihaknya sering menerima salinan penetapan pengadilan dengan istilah hukum yang beragam. Beberapa putusan mencantumkan status sebagai "anak sah", sementara dokumen lainnya menggunakan istilah "anak kandung", "anak biologis", atau terminologi berbeda. Keragaman redaksi tersebut kerap menyulitkan petugas Dukcapil saat melakukan verifikasi dan pencatatan sipil, karena harus menyesuaikan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Kategori :