Bahas Kemiskinan, Pimpinan DPRD Panggil Eksekutif

“Ada peningkatan (anggaran penanganan kemiskinan, red) tahun 2021 Rp90 miliar. Efektif atau tidak, nanti kita bedah melalui visual analisa, di desa di masyarakatnya harus betul-betul kita kuasai agar tepat. Bisa saja rumahnya bagus tidak termasuk rutilahu, punya MCK tapi anaknya tidak bersekolah, punya penyakit, sehingga tidak punya akses, itu sudah termasuk kategori kemiskinan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Nuzul Rachdy SE mengatakan, pihaknya mengundang eksekutif untuk meminta penjelasan soal kemiskinan di Kuningan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Ia menyebut apa yang disampaikan gubernur benar adanya karena sesuai data.

“Kami pimpinan DPRD berkewajiban mengundang Pak Sekda, Bappeda dan SKPD terkait tentang langkah-langkah yang dilakukan. Jadi, intinya ini menjadi tanggung jawab kita semua baik eksekutif maupun legislatif sebagai penyelenggara pemerintah,” kata Nuzul.

Pimpinan DPRD mengundang eksekutif itu, kata Nuzul, bukan dalam rangka menyalahkan satu sama lainnya. Namun hanya untuk meminta penjelasan, sehingga dapat dibicarakan bersama untuk mencari solusi terbaik dalam rengka pengentasan kemiskinan tersebut, meskipun di tengah pandemi Covid-19.

“Sebetulnya, kita sudah dijadikan sebagai early warning (peringatan dini, red), bahwa tahun lalu itu kita sudah berada di urutan (termiskin) kedua di Jabar. Tadi saya sampaikan, kenapa ini tidak diantisipasi,” ungkapnya.

“Kita menanyakan langkah-langkah strategis eksekutif, walaupun dalam perencanaan kita juga ikut merencanakan, tapi eksekusinya bagaimana, itu ada di pemerintahan,” imbuhnya. (muh)

Sumber: