Fraksi PPP DPRD Usulkan Bumdes Jadi Suplier BPNT?

KUNINGAN – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kini sudah bisa dicairkan tunai melalui Kantor Pos. Kebijakan ini atas arahan langsung Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk percepatan.

 

Meski demikian, pola penyaluran BPNT secara tunai saat ini, masih menjadi pembicaraan sejumlah kalangan. Mengingat penggunaan bantuan uang tunai dari pemerintah tersebut, berdasarkan informasi di lapangan, ada pula yang dimanfaatkan untuk keperluan lain, di antaranya membayar tagihan kepada “Bank Emok”.

 

Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kuningan dr H Toto Taufikurohman, merasa cukup prihatin dengan kondisi tersebut. Ia berpendapat sekaligus memberikan usulan agar pemerintah dapat memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), menjadi supplier penyaluran BPNT.

 

BACA JUGA:

 

• Serap Aspirasi dan Sapa Warga, Airlangga Diminta Jadi Presiden

 

dr Toto menyambut baik atas keluarnya tiga surat edaran Mensos di akhir tahun 2021 lalu terkait bantuan sosial, di antaranya PKH dan BPNT. Khusus untuk BPNT dalam surat edaran tersebut, bantuan tiga bulan, Januari-Maret 2022, untuk penyalurannya pemerintah bekerjasama dengan Kantor Pos, sehingga penerima manfaat menerima langsung uang tunai senilai Rp600 ribu untuk tiga bulan.

 

“Penerima manfaat dari BPNT ini bisa menerima langsung uang tunai dari Kantor Pos, dan itu bebas mau dibelanjakan apa saja tanpa ada dorongan atau arahan ke salah satu warung atau agen,” kata dr Toto, di Ciawigebang, Minggu (6/3).

 

Menurutnya, masyarakat penerima manfaat BPNT ini, ternyata banyak juga yang di rumahnya memiliki stok beras, telur dan lain-lain, sehingga dari bantuan tersebut bisa membelanjakan kebutuhan lainnya selain yang sudah tersedia di rumah.

Sumber: