Soal Mobil Dinas, Pimpinan DPRD Kuningan Ngaku Tersandera Aturan, Nuzul Rachdy : Ibarat Buah Simalakama
Pimpinan dewan duduk bersama Pj Sekda dan TAPD Pemkab Kuningan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu 16 April 2025. (Bubud Sihabudin)--
Pj Sekda Kuningan, Beni Prihayatno membenarkan hal itu. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah harus mematuhi regulasi.
"Kalau tidak diberikan mobil dinas, otomatis harus memberikan tunjangan sewa kendaraan. Dan setelah dihitung, ternyata lebih memberatkan APBD," ujarnya.
BACA JUGA:Pengalaman Positif di Assen, Modal Berharga Aldi Satya Mahendra Berjuang di Seri 3 World Supersport
BACA JUGA:Jaga Eksistensi, 367 PKL Disuntik Stimulan Rp100 Ribu per Bulan
Klarifikasi ini menjadi penting di tengah sorotan tajam publik Kuningan soal penghematan anggaran daerah.
Diakuinya, keterlambatan penyampaian dari pihak pemda membuat opini publik terlanjur liar dan pimpinan DPRD terus mendapat cibiran selama dua pekan terakhir.
Namun, dengan disampaikan secara transparan dan berdasar regulasi yang berlaku, keputusan pengadaan kendaraan dinas ini menjadi pilihan terbaik untuk efisiensi jangka panjang, meskipun awalnya tidak populer.
Dilema simalakama ini menjadi potret bahwa niat baik saja kadang tak cukup, karena regulasi dan perhitungan rasional justru bisa mengarahkan pada keputusan yang tampak paradoksal namun logis. (Bubud Sihabudin)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
