Menu MBG di Kuningan Disarankan Ada Susu Cair

Ia mengakui, masih banyak tantangan teknis di lapangan seperti distribusi makanan, mutu menu, kesiapan dapur, hingga mekanisme pengawasan. 

Ia menegaskan perlunya pembentukan Satgas Makan Bergizi Gratis untuk mempercepat penanganan jika terjadi kendala.

"Selama ini, ketika ada masalah, laporan langsung dikirim ke pusat. Padahal, dampak awalnya justru dirasakan pemerintah daerah," jelasnya.

BACA JUGA:Nasib Pegawai Kemenag Setelah Urusan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Lain

Oleh karena itu, Satgas ini dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan mempercepat solusi di tingkat lokal.

Menurut Wahyu, struktur Satgas MBG di Kuningan dirancang lebih menyeluruh dibanding daerah lain, dengan pembagian tugas yang spesifik. 

Beberapa bidang utama dalam struktur Satgas meliputi teknis operasional, koordinasi antar instansi, pengawasan mutu, hingga sistem pelaporan.

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial ditunjuk sebagai pelaksana teknis utama, sementara Inspektorat berperan dalam aspek pengawasan dan evaluasi. 

Camat dan kepala puskesmas juga diminta aktif mendeteksi potensi masalah dan menjaga komunikasi yang solid dengan pihak-pihak terkait.

"Kami ingin memastikan bahwa program MBG di Kuningan berjalan tidak hanya cepat dan tepat, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan," ungkapnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memastikan bahwa pelaksanaan program MBG benar-benar terorganisir dengan baik, menyasar sasaran yang tepat, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Dengan sinergi dari seluruh perangkat daerah, lembaga pusat, serta dukungan masyarakat, Pemkab Kuningan optimistis program ini akan berjalan sukses dan minim hambatan di lapangan," tambah Wahyu. 

Sumber: