Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik? Transparansi Dipertaruhkan
ILUSTRASI. LSM Frontal menyoroti Perbup Tunjangan DPRD Kuningan yang dinilai tidak sesuai prosedur.-Istimewa-Radar Kuningan
Jika benar uji publik belum dilakukan, maka langkah tersebut dinilai bukan hanya mengabaikan prosedur, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Kini, publik menunggu sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Kuningan. Apakah proses akan dikoreksi dengan melibatkan masyarakat secara terbuka, atau justru tetap dilanjutkan dengan segala risiko yang mengintai.
Satu hal yang pasti, dalam urusan kebijakan publik, transparansi bukan pilihan—melainkan keharusan. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
