Pengawasan MBG Diperketat, 19 SPPG Kuningan Dibekukan

Pemeriksaan tersebut akan menyasar kualitas makanan sekaligus kewajaran harga setiap menu yang diberikan kepada penerima manfaat.

Bahkan, sidak bisa dilakukan pada waktu yang tidak biasa agar pemerintah daerah dapat melihat langsung proses pelaksanaan program.

“Besok atau lusa saya akan menyisir beberapa tempat secara mendadak. Bisa saja jam 03.00 subuh saya datang. Saya juga ingin mengecek menu hari ini, kemudian meminta dinas terkait, seperti Dinkes dan Diskopdagperin, untuk menaksir berapa sebenarnya harga menu tersebut,” ungkapnya.

BACA JUGA:Tiga Calon Kadisdukcapil Kuningan Diajukan ke Kemendagri, Ada Pejabat Perempuan?

BACA JUGA:Enam TBM Baru Berizin, Kabid PAUD dan Dikmas: Kuningan Kini Punya 60 Taman Bacaan

Dian menaruh perhatian khusus terhadap persoalan harga makanan. Ia menilai, harga menu yang jauh di bawah standar Rp10.000 per porsi perlu diperiksa secara serius.

Pengawasan juga harus memastikan tidak ada praktik pengadaan bahan baku yang dikuasai atau dikoordinasikan kelompok tertentu tanpa memberikan ruang kepada masyarakat setempat.

Bupati menyebut persoalan tersebut sebenarnya sudah beberapa kali dibahas dalam pertemuan bersama para pengelola SPPG. Namun, masih terdapat pihak yang diduga tidak mengindahkan arahan dan peringatan pemerintah daerah.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan dalam rapat SPPG. Kalau masih ada yang membandel dan nakal, saya akan meminta Sekda bertindak lebih tegas. Saya tidak punya kepentingan apa pun, selain ingin melihat MBG di Kuningan berjalan lancar sesuai SOP dan ketentuan,” tandasnya.

BACA JUGA:Kursi Roda Hana Patah, Semangat Sekolahnya Tak Pernah Patah

BACA JUGA:Kuningan Investment Summit 2026 Digelar 4 November, Investor Nasional Diundang

SPPG yang Terus Melanggar Bisa Direkomendasikan Ditutup

Dian juga menegaskan tidaknya akan menghalangi Satgas MBG Kabupaten Kuningan mengambil tindakan lebih jauh terhadap SPPG yang tetap melakukan pelanggaran.

Mengenai kemungkinan penutupan operasional, ia menyerahkan kewenangan pemberian rekomendasi kepada Sekda selaku Ketua Satgas MBG. Pengawasan diminta diperkuat agar pengelola yang tidak patuh tidak terus mengulangi kesalahan.

“Kalau yang membandel, saya persilakan Pak Sekda sebagai Ketua Satgas untuk bertindak tegas. Kalau memang masih membandel, silakan berikan rekomendasi untuk ditutup atau langkah lainnya sesuai ketentuan,” ujarnya.

Sumber: