UMK Kuningan 2027: Tiga Opsi Disepakati Dewan Pengupahan

UMK Kuningan 2027: Tiga Opsi Disepakati Dewan Pengupahan

Pembahasan UMK Kuningan 2027 menghasilkan tiga opsi usulan dari serikat pekerja, pengusaha, dan Disnakertrans untuk direkomendasikan Bupati kepada Gubernur Jabar.-Agus Phanter-Radar Kuningan

​"Kami tidak meminta yang tidak masuk akal. 85% dari estimasi KHL, atau sebesar Rp 3.073.434, adalah angka yang kami perhitungkan dengan matang — agar pekerja di Kabupaten Kuningan bisa hidup lebih layak, bukan sekadar bertahan hidup. Jika pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh, kesejahteraan pekerja pun harus tumbuh. Kami berharap unsur pemerintah dan pengusaha di Dewan Pengupahan dapat memahami dan mendukung usulan ini demi keadilan dan keharmonisan hubungan industrial di Kabupaten Kuningan," tegasnya.

​Berbeda dengan pandangan buruh, unsur pengusaha memilih mengusulkan penghitungan kenaikan UMK Kuningan 2027 menggunakan formula alfa sesuai mekanisme regulasi pemerintah. Kalangan dunia usaha mengajukan rentang nilai alfa 0,7 hingga 0,8 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kemampuan finansial perusahaan agar operasional bisnis tetap terjaga.

​Jalan Tengah Disnakertrans Menuju 100 Persen KHL

​Menjembatani perbedaan antara buruh dan pengusaha, Disnakertrans Kuningan menawarkan skema kenaikan bertahap mulai 75 persen dari KHL pada tahun 2027 hingga mencapai 100 persen KHL pada tahun 2031. Dengan acuan KHL Kuningan tahun 2026 sekitar Rp 3.615.000, skema 75 persen tersebut menghasilkan angka usulan sebesar Rp 2.711.250 untuk tahun 2027.

​Kepala Disnakertrans Kuningan, Dr Toto Toharudin, bersyukur seluruh peserta sidang pleno dapat menyepakati penyampaian tiga opsi tersebut kepada kepala daerah.

​"Selain dua usulan dari serikat pekerja dan pihak perusahaan, kami juga memberikan skema kenaikan bertahap mulai tahun 2027 sebesar 75 persen dari KHL sampai 100 persen di tahun 2031," jelasnya, Jumat (20/11).

​"Alhamdulillah, akhirnya kita sepakat untuk menentukan tiga opsi untuk segera disampaikan oleh Pak Bupati kepada Gubernur," ujar Toto.

​Menurut Toto, pendekatan bertahap merupakan langkah paling realistis untuk melindungi pekerja tanpa memicu guncangan bagi dunia usaha maupun iklim investasi di Kabupaten Kuningan.

​"Posisi pemerintah berada di tengah. Kita memediasi antara keinginan pengusaha yang ingin terus berbuat banyak kepada masyarakat, di sisi lain para pekerja juga ingin hidup layak. Menuju hidup layak itu akan kita lakukan secara bertahap, karena kalau kenaikannya sekaligus dikhawatirkan bisa membuat perusahaan kolaps," tuturnya.

​Toto menggarisbawahi bahwa hasil rapat pleno ini belum menjadi ketetapan akhir bagi UMK Kuningan 2027. Seluruh opsi akan diajukan oleh Bupati Kuningan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum ketetapan resmi diterbitkan.

​"Ini baru usulan dan rekomendasi. Nanti Pak Bupati memberikan rekomendasi kepada Gubernur bahwa Kuningan mengajukan beberapa opsi. Keputusan akhirnya tetap ada di Gubernur yang akan ditetapkan pada 25 November," terangnya. (*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: