Desain Surat Suara dan Penataan Dapil, Jadi Bahan Diskusi KPU Majalengka

FGD tersebut menjadi bagian dari program nasional KPU RI yang dilaksanakan di berbagai daerah, dengan tujuan menghimpun masukan teknis dan hukum penyelenggaraan pemilu. 

Sementara itu, Bupati Eman dalam sambutannya menegaskan, bahwa desain surat suara bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dan aksesibilitas bagi seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas.

"Meski sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, evaluasi tetap perlu dilakukan agar surat suara lebih ramah bagi semua pemilih," ujar Bupati Eman.

Bupati menilai, surat suara pada pemilu sebelumnya masih memiliki kekurangan, terutama dalam kemudahan mengenali calon dan partai bagi pemilih berkebutuhan khusus. 

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka mendukung langkah KPU membuka ruang dialog dengan berbagai pihak.

BACA JUGA:Pelatih Muda Kuningan Resmi Nahkodai Persindra Indramayu

BACA JUGA:Jalan Panawuan-Bojong Dibeton, Dinas PUTR Kuningan Gelontorkan Rp200 Juta

Selain desain surat suara, dalam Focus Group Discussion juga membahas penataan dapil. 

Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa dan 343 desa/kelurahan, Eman menilai perlu ada kajian ulang terhadap pembagian dapil agar representasi politik warga lebih proporsional.

"Masih ada sekitar 13 ribu suara yang tidak terwakili karena pembagian dapil yang terlalu kecil. Idealnya, jumlah dapil bisa disesuaikan menjadi tujuh atau delapan," katanya.

Kegiatan di Majalengka turut dihadiri Forkopimda, anggota KPU Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan partai politik.

"Majalengka menunjukkan komitmen kuat dalam menyiapkan diri menghadapi agenda demokrasi mendatang. Diskusi ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu," tutup Eman. 

Sumber: