Fraksi DPRD Kuningan Berebut “Lahan Basah” AKD

KUNINGAN-Alat Kelengkapan DPRD (AKD) menjadi wadah bagi kinerja anggota dewan. Biasanya dalam penentuan AKD, ada \"Lahan Basah\" yang diperebutkan masing-masing fraksi. Ada sejumlah AKD yang memiliki mitra kerja gemuk. DPRD Kuningan sendiri memilik 4 Komisi sebagai bagian dari AKD, yakni Komisi 1, 2, 3 dan 4. Adapun AKD lainnya, yakni Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembuat Perda (Bapemperda). Khusus untuk di Komisi, Komisi 3 menjadi Komisi yang memiliki banyak mitra kerja, terlebih berkaitan dengan infrastruktur. Dimana SKPD yang menangani infrastruktur dipastikan memiliki anggaran yang juga gemuk, mengingat pekerjaannya pun cukup banyak. Komisi lainnya dengan mitra kerja yang cukup banyak, yakni Komisi 4 karena berkaitan dengan pendidikan. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan, menjadi dinas yang paling diaorot karena anggaran pendidikan cukup besar. Sayangnya, untuk penentuan AKD yang akan ditetapkan setelah penetapan 4 pimpinan dewan nanti, tidak satupun fraksi yang menyatakan secara langsung untuk pembagian jatah AKD. Mereka mengatakan No Coment karena belum sampai ke arah penentuan AKD. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kuningan H Dede Ismail SIP enggan berkomentar saat ditanya partainya mau mengambil jatah AKD yang mana. Ia beralasan pembagian AKD belum pasti, sehingga tidak mau berkomentat.  \"Wah, belum pasti itu. Jadi, saya gak akan komentar Pak,\" singkatnya. Sedikit bercanda justru disampaikan mantan anggota DPRD 2014-2019, Rudi O\'ang Ramdhani SPdI. Ia mengatakan AKD yang memiliki \"Lahan Basah\" adalah Komisi 2, karena bermitra kerja dengan PDAM (sekarang Perumda Air Minum Tirta Kamuning), karena berkecimpung dengan air yang basah.  \"Komisi 2 ada PDAM yang basah mah. Sory, saya belum bisa komentar saat ini,\" ujar Rudi sambil tertawa. Sebelumnya, dikabarkan untuk jatah AKD sudah ada penentuan. Predikai yang akan paling banyak menguasai AKD, diantaranya PDIP, Gerindra, PKB, dan Golkar. Partai-partai tersebut pun memiliki kursi paling banyak, termasuk juga PKS dan Demokrat. Khusus untuk jatah AKD untuk PPP, sebagaimana telah diberitakan Radat Kuningan beberapa hari lalu, partai Ka\'bah ini siprediksi akan kembali mendapatkan jatah AKD di BK. Padahal BK sendiri merupakan AKD yang memiliki tugas berat sebagai \"Mahkamah\" di internal DPRD. (muh)

Sumber: