Rotasi Pejabat Makin Dekat, Disarankan Instansi yang Kosong Open Bidding

KUNINGAN-Sejumlah kepala dinas akan segera alih tugas menyusul persiapan yang tengah dilakukan oleh Bupati H Acep Purnama SH MH. Jika rotasi ini akhirnya jadi dilakukan, maka menjadi yang pertama di masa kepemimpinan duet Bupati H Acep Purnama-Wabup HM Ridho Suganda. Terlebih saat ini banyak jabatan kosong mulai dari level jabatan tinggi pratama (JPT) atau kepala dinas lantaran ditinggal pensiun serta jajaran eselon III dan IV yang jumlahnya mencapai ratusan. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saat ini dalam kondisi kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt. Menariknya, para Plt ini sudah cukup lama menjabat bahkan ada yang lebih dari satu tahun. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Inspektorat. Kemudian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas DPMPTSP, Sekretaris DPRD, dan Direktur RSUD 45 Kuningan. “Di awal tahun depan, dua pejabat senior juga purna bakti. Yakni Asda I sekaligus Plt Kadisdik, Drs H Maman Hermansyah MSi dan Asda II Setda, Drs H Dadang Supardan MPd. Sedangkan untuk pejabat eselon III yang ingin promosi ke eselon IIb, tetap melalui lelang jabatan atau open bidding,” kata Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan Drs H Uca Somantri MSi. Pemerhati kebijakan daerah, Syarifudin meyakini jika rotasi akan digelar di bulan ini atau setidaknya akhir tahun. Sejumlah SKPD yang kosong kemungkinan akan diisi oleh pejabat eselon IIb yang sekarang tersisa. Kemudian jabatan yang ditinggalkannya akan diisi melalui lelang jabatan atau open bidding. “Pelaksanaan rotasi sepertinya akan berlangsung akhir bulan ini, sebab tahun depan sudah anggaran baru. Jadi, di tahun anggaran yang baru nanti pejabatnya juga baru. Untuk pejabat eselon III dan IV, kayaknya setelah pelaksanaan rotasi,” ujarnya. Dia juga menyarankan agar dalam pelaksanaan open bidding benar-benar berlangsung fair agar mendapatkan pejabat yang berkualitas. Kemudian juga memiliki kemampuan mewujudkan visi misi bupati yakni Kuningan Maju, dan mempunyai inovasi dalam bekerja. “Open bidding merupakan solusi yang tepat untuk menghasilkan pejabat berkualitas. Karena itu, dalam pelaksanaannya juga harus fair. Kemudian lembaga yang di open bidding kan sebaiknya kosong. Tak ada yang salah jika DPUPR, DPMPTS, Disdikbud masuk dalam open bidding. Toh di daerah lain juga melakukan hal yang sama,” sarannya. Sedangkan Boy Sandi, pemerhati kebijakan menegaskan, rotasi atau mutasi adalah keputusan politik birokrasi kepala daerah dalam hal ini bupati. Untuk itu, pasti keputusan yang diambil sudah melalui berbagai kajian matang agar orang yang didudukkan pada suatu jabatan, diharapkan mampu bekerja dengan baik. Sehingga visi misi daerah akan terwujud. “Soal fenomena adanya kelompok-kelompok yang berjuang untuk mendukung atau mengusung orang orang yang dianggap pantas menduduki suatu jabatan, bagi saya adalah hal yang lumrah atau wajar. Aspirasi yang disampaikan sepanjang itu guna kemajuan pembangunan daerah, bisa dijadikan salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan sepanjang tak melabrak aturan. Yang harus dicermati adalah ketika kelompok-kelompok tadi hanya membawa kepentingan-kepentingan sesat sesaat,” tegas Boy. Itu bisa jadi malah akan meruntuhkan keinginan bupati untuk memajukan daerah. Kemudian etika bermain juga harus diperhatikan agar proses ini tak memberi contoh buruk kemasyarakat dengan cara menebar fitnah atau isu-isu lainnya. “Kalau baju kita ingin terlihat lebih bersih, tak perlu melempar lumpur ke pakaian orang lain. Semua harus sadar bahwa rotasi dan mutasi dipayungi oleh aturan-aturan yang harus ditaati, plus moral dan etika yang harus dijaga,” pungkasnya. (ags)

Sumber: