Polemik Proyek Terminal Terpadu, DPRD Nilai Pemkab Lambat

KUNINGAN-Polemik pembangunan proyek Terminal Wisata Terpadu di Blok Silumping, Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, belum ada penyelesaiannya. Hal itu mengundang reaksi Komisi III DPRD Kuningan dengan melakukan kunjungan ke lokasi, Senin (13/1). Ketua Komisi III Dede Sudrajat memimpin langsung peninjauan lokasi proyek tersebut bersama enam anggotanya. Kehadiran para wakil rakyat tersebut disambut Kepala Desa Paniis Raski dan perangkatnya serta  perwakilan warga Paniis. Dalam pertemuan singkat tersebut, warga Desa Paniis menyampaikan sejumlah keluhan terkait proyek bantuan Pemprov Jabar senilai Rp7 miliar tersebut. Di antaranya terkait kejelasan status lahan produktif di Blok Silumping seluas 1,3 hektare yang digunakan serta kompensasi yang bakal diterima desa. \"Beberapa bulan yang lalu, sudah ada kesepakatan dengan Pak Bupati terkait kompensasi dari proyek Terminal Terpadu ini. Di antaranya terkait prioritas tenaga kerja untuk warga Paniis, kompensasi sewa lahan Rp100 juta per tahun dan memproduktifkan lahan Bubulak yang batal dibangun terminal. Dan yang terpenting, kami mempertanyakan status lahan Silumping yang kini dipakai untuk terminal, apakah penggantiannya dalam bentuk tukar guling atau lainnya, sampai sekarang tidak ada kejelasan,\" ungkap Saap salah satu perwakilan warga dalam aspirasinya. Saap menyayangkan, proyek yang menghabiskan anggaran cukup besar tersebut terkesan buru-buru tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat Desa Paniis. Terutama terhadap penggunaan lahan produktif milik desa yang selama ini digarap masyarakat dan bisa panen tiga kali dalam setahun harus hilang begitu saja. \"Selama ini kami tidak pernah mempermasalahkan program pembangunan pemerintah. Namun kami meminta kejelasan status tanah yang dipakai dan kompensasinya seperti apa. Kami trauma dengan kejadian beberapa tahun lalu yang menyebabkan banyak lahan produktif di Desa Paniis harus beralih fungsi, di antaranya untuk balai pembenihan dan pembibitan ikan serta embung yang manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh desa tetangga. Sekarang ditambah lagi untuk terminal wisata, kami sangat keberatan jika lahan produktif di Desa Paniis semakin berkurang yang berdampak pada pendapatan desa,\" papar Saap. Sementara itu, Kepala Desa Paniis Raski mengaku tidak mengetahui persoalan proyek Terminal Wisata Terpadu yang tengah dibangun tersebut. Alasannya, dia baru menjabat kepala desa yang beberapa hari yang lalu dilantik sehingga belum banyak tahu permasalahan proyek terminal terpadu. \"Sampai sekarang saya belum menerima laporan dari kades lama maupun Pjs terkait masalah proyek terminal ini. Bahkan saya baru tahu hari ini dalam kunjungan anggota Komisi III. Dengan adanya informasi tersebut, tentu saya juga akan memperjuangkan bagaimana caranya agar ada penggantian lahan tersebut bisa dilaksanakan karena merupakan hak desa,\" tegas Raski. Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kuningan Toto Suharto yang hadir dalam kunjungan tersebut menyayangkan pembangunan proyek Terminal Wisata Terpadu tersebut sudah berjalan sebelum ada kesepakatan hitam di atas putih antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Desa Paniis. Menurut Toto, Pemerintah Kabupaten Kuningan lambat dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat Paniis yang seharusnya bisa diselesaikan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. \"Proyek Terminal Wisata Terpadu ini dibangun di lahan produktif milik Desa Paniis, seharusnya ada kejelasan kompensasi maupun status penggantiannya seperti apa? Saya melihat pemerintah daerah lambat dalam menangani persoalan ini, karena bagaimanapun juga jelas harus ada perjanjian atau kesepakatan tertulis hitam di atas putih sebelum proyek berjalan,\" ujar Toto. Atas konflik yang terjadi dalam proyek tersebut, Toto mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi tersebut untuk kemudian menjadi bahan kajian di Komisi III. Pihaknya pun membuka atensi bagi warga Paniis untuk menyampaikan langsung aspirasinya ke Gedung DPRD dalam beberapa waktu ke depan. Camat Pasawahan Cece Hendri Krissianto yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan kesiapannya memfasilitasi warga Paniis jika ingin melakukan audiensi dengan bupati maupun anggota DPRD Kabupaten Kuningan. \"Saya siap memfasilitasi jika warga Paniis ingin bertemu Pak Bupati terkait persoalan ini. Karena saya yakin, Pak Bupati punya pertimbangan yang matang dalam kelangsungan proyek terminal terpadu ini untuk kemajuan pariwisata di wilayah Utara Kuningan ini, tanpa merugikan warga Paniis,\" ujar Cece yang baru dilantik sebagai Camat Pasawahan beberapa waktu lalu. (fik)

Sumber: