Kebijakan Anggaran Covid-19 Menuai Kritik

KUNINGAN - Kebijakan Pemkab Kuningan dalam mengalokasi Rp18,5 miliar untuk percepatan penanganan coronavirus desease (Covid-19) menuai kritikan. Salah satunya, alokasi pengadaan gedung eks RS Citra Ibu, yang kini menjadi Instalasi Infeksi RSUD 45 Kuningan tidak sebanding dengan anggaran pengadaan sembako teruntuk warga miskin terdampak. “Pembagian pos anggaran ini, sangat tidak proporsional,” sindir Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kuningan Ageng Sutrisno Wisanggeni kepada Radar, kemarin. Jebolan terbaik Uniku 2014 ini menyebut, dari anggaran pembelian bangunan beserta perlengkapan eks RS Citra Ibu telah menyedot 50 persen anggaran Covid-19. Angka yang fantastis dengan hanya mendapatkan 28 ruangan dan menampung 56 pasien. Melihat data ini, Ia selaku traveller yang hobi jalan-jalan langsung membayang ruangan mewah pasien. “Ya di hitung saja Rp9 miliar dibagi 28 sama dengan Rp321,4 juta lebih. Keren kan harga 1 ruangan Rp321 juta,” beber dia Dalam imajinasi liar Ageng, kelak ruangan pasien ini mirip-mirip fasilitas mewah seperti resort – resort di Bali atau Maldives. Minimal ruangan pasiennya, akan ada fasilitas wifi super sonic. Bukan lagi super cepat yang bisa menemani pasien saat masa perawatan. Misal mabar, ngezoom, stalking mantan, ngevlog, mpodcast dan lain-lain. Bisa juga tersedia makanan standar hotel bintang 5 bagi para pasien dan pekerja nanti, atau full fasilitas pendukung seperti tersedia SPA, coffee shop, kolam air panas. “Dan agar perawatannya holistik alias menyeluruh, jadi akan mengurangi tingkat stress pasien dalam masa perawatan dan mempercepat masa penyembuhan,” imbuh Ageng, yang juga Wasekjen DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kuningan ini. Tapi dari sekian keanehan tersebut, Ia melihat ada hal yang lebih aneh. Kebijakan anggaran Covid-19, nyaris tanpa interupsi dari wakil rakyat. Padahal di awal dewan baru menjabat pasca pileg, hanya untuk menentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saja, waktunya berbulan-bulan. Hingga jadi bulan-bulanan media. Sementara anggaran Covid-19, seperti tidak ada pembahasan sama sekali, apalagi protes dari wakil rakyat. Menurutnya, terlebih jika alokasi pengadaan Instalasi Infeksi RSUD 45 Kuningan Rp9 miliar dibandingkan alokasi antisipasi stok pangan yang hanya Rp500 juta, nyaris hanya sekitar 2,8 %. Itu untuk mengurus 1.149.566 juta masyarakat Kuningan saat wabah corona. Padahal tidak ada corona saja, Kuningan masih kewalahan menangani kemiskinan, kesengsaraan dan pengangguran. Sampai menghantarkan prestasi Kuningan di awal tahun sebagai kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat. “Prestasi yang menjengkelkan. Sekarang ditambah corona, lebih kewalahan pastinya. Apalagi jika pemangku kebijakan lebih senang membeli bukan memberi. Coba di balik, anggaran stok pangan antisipasi Rp9 miliar. Pasti lebih rasional,” sindir pemuda aktif, yang juga mantan Public Relation Rumah Sakit Juanda Kuningan itu. Kata Ageng, Kuningan ini sangat berbeda. Di Ciayumajakuning, tidak ada yang sengaja membeli rumah sakit dadakan untuk penanganan wabah corona. Mereka lebih rasional. Yaitu menyiapkan antisipasi pangan lebih besar, perlengkapan APD dan obat-obatan untuk tenakes dan pasien dilengkapi. Rumah sakit yang sudah ada benar-benar dimanfaatkan sebagai rumah sakit rujukan. Tentu dengan anggaran lebih besar. Misal Kabupaten Majalengka mengalokasi Rp23 miliar, Indramyau Rp50 miliar. Semua tanpa membeli rumah sakit dadakan. Padahal kalau melihat data jumlah rumah sakit, Kuningan memiliki 3 kali lipat lebih banyak dibanding jumlah rumah sakit di Majalengka dan Indramayu. “Majalengka hanya memiliki 3 RS, Indramayu 6 RS. Sedangkan Kuningan sudah ada 9 RS yang beroperasi, ditambah Eks Citra Ibu jadi genap 10 RS,” sebut dia. Ditegaskan, Ia mengkritik bukan tanpa solusi. Menurut hemat dia, pemkab bisa saja merangsang para pengusaha untuk mengalihkan fasilitasnya atau bangunan siapa pun yang terbengkalai untuk digunakan sementara guna penanganan wabah corona. Sebagai kabupaten pariwisata, Kuningan juga memiliki banyak hotel yang layak untuk digunakan. “Kalau nggak bisa pinjam, ya sewa tapi harga teman. Insya Allah bisa,” ujar dia. Tokoh Kuningan H Kamdan sudah mengawali. Kamdan sudah membolehkan bangunannya untuk digunakan saat wabah corona, meski beberapa orang mengganggap ini berbau pencitraan. Tapi sebuah kebaikan tidak ada salahnya disambut baik. “Saya yakin banyak sekali orang-orang kaya yang baik hati rela membolehkan bangunanya untuk kepentingan umat,” katanya lagi. Pemkab juga bisa mudah inventarisir aset daerah yang tidak digunakan. Jelas tidak digunakan, karena masyarakatnya pada di rumah saja. Semisal GOR Ewangga, Gedung Kesenian, Gedung Wanita, Gedung KNPI sebelum digusur juga. Bangunan tersebut  bisa dan sangat layak untuk digunakan sebagai ruang sementara penanganan wabah corona. “Jika ini dilakukan biaya rehab dan perlengkapan tidak akan melebihi Rp9 miliar. Tentu saja ruanganya lebih dari 28 ruang. Bisa menampung lebih dari 65 pasien. Plus parkiran yang luas,” pungkas Ageng.(tat)

Sumber: