Target Penerima Bansos 239.419 KK

KUNINGAN – Pemerintah daerah bakal memberikan bantuan sosial kepada sebanyak 239.419 Kepala Keluarga (KK) se-Kabupaten Kuningan dengan kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Ratusan ribu KK itu akan mendapat bantuan masing-masing dari program pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah berkonsentrasi melakukan penanganan terkait dampak sosial yang ditiimbulkan pandemi Covid-19. Jika sebelumnya hanya terhadap penanganan antisipatif, sekarang berjalan simultan baik melakukan antisipasi, pencegahan, maupun terhadap dampak sosialnya. “Nah dampak sosialnya ini berarti berkaitan dengan masyarakat yang terdampak, jumlah KK khusus rumah tangga sasaran di Kabupaten Kuningan kurang lebih 371.000. Dan berdasarkan data yang ada bahwa PKH yang selama ini kami terima khusus keluarga miskin ada 42.259 KK. Termasuk di dalamnya terdapat rumah tangga penerima manfaat dari program BPNT atau sekarang disebut program sembako, jumlahnya kurang lebih 56.236 KK,” terang Sekda Dian kepada Radar di ruang kerjanya, kemarin (29/4). Sekda mengatakan, orang yang mendapat PKH pasti mendapat BPNT, berbeda jika orang yang mendapat program BPNT belum tentu menerima PKH. Jadi intinya, data tentang BPNT sebanyak 56.236 KK itu di dalamnya terdapat KK yang menerima program PKH. “Sehingga total masyarakat yang miskin di Kuningan sudah ter-cover sebanyak 56.236 KK dari program BPNT dan PKH. Lalu ada program dari Pak Gubernur untuk warga terdampak Covid-19 ini, tadinya memang dialokasikan sekitar 44 ribuan, tapi setelah berdasarkan verifikasi dan validasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akhirnya hanya mendapat 15.695 KK,” ujarnya. Kendati demikian, pihaknya juga bersyukur, sebab pemerintah daerah mendapat bantuan pula dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, dengan  data yang sudah ada bersumber dari DTKS yakni 22.642 KK. Bantuan ini akan diberikan berupa bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah uang. Kuningan juga mendapat bantuan untuk keluarga miskin dari Kemensos kurang lebih 29.290 KK, khusus bagi keluarga yang tidak tercatat dalam DTKS. Setelah itu, kita gulirkan juga ada Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Dana Desa (DD) yang digunakan untuk bansos. “Setelah saya hitung-hitung semuanya, jadi BLT dan Dana Desa ini diperkirakan bisa meng-cover kurang lebih 48.297 KK. Ditambah lagi kita menyiapkan paket bansos selama tiga bulan terturut-turut ke depan untuk 25.000 KK. Jadi sebetulnya total dampak sosial yang akan kita berikan untuk kepala keluarga di Kabupaten Kuningan mencapai 239.419 KK dari 371.000 KK,” ungkapnya. Bantuan sosial ini tidak mesti diberikan kepada seluruh KK yang ada di Kuningan. Sebab, ada beberapa kriteria khusus seperti keluarga hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. “Kita kan tidak prioritaskan bansos itu untuk PNS misalnya, pengusaha atau pemilik toko. Sehingga hitungan kita dari 371.000 KK yang ada di seluruh Kabupaten Kuningan, dengan kita menyalurkan kepada 239.419 KK, saya pikir ini cukup lah untuk masyarakat yang sangat miskin, miskin, dan hampir miskin,” bebernya. Kemudian alokasi anggaran yang diambil dari APBD untuk dipersiapkan terhadap bansos sendiri, angkanya mencapai Rp15 miliar. Seluruh anggaran ini akan dipergunakan untuk pembelian sembako kepada 25.000 KK selama tiga bulan berturut-turut. “Satu hal yang saya tekankan, bahwa bantuan-bantuan dalam rangka penanganan dampak sosial ini tidak boleh ada yang dobel, kena sanksi nanti. Intinya setiap KK hanya boleh menerima satu bantuan dari masing-masing dari program tersebut,” terangnya. Pihaknya mengaku, pemerintah daerah tengah melakukan verifikasi dan validasi data lapangan, yakni menggunakan basis data dari RT/RW. “Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, yang pasti kita juga prinsipnya tidak terburu-buru, Dinas Sosial sedang berupaya keras dengan para camat, saya harap bersabar, prosesnya mungkin dari provinsi dulu, setelah beres mungkin sambil evaluasi barangkali ada yang tercecer, kita masuk nanti dari program APBD. Jika masih kekurangan juga, semoga bisa tertutup dari program BLT Dana Desa, kalau masih saja kurang mudah-mudahan bisa tertutup dari bansos Kemensos berupa uang tunai yang Rp600 ribu,” pungkasnya. (ags)

Sumber: