Covid-19 Ancam 4.600 UKM Bangkrut

KUNINGAN - Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kuningan mencatat, dari 11.000 jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), baru 4.600 UKM memberikan laporan. Jumlah UKM tersebut, merasa terdampak coronavirus disease-2019 (Covid-19). “Pendataan Tahun 2014/2015, UKM Kuningan ada 11.000. Tapi hanya 4.600 UKM aktif baru melapor ke kita, bahwa mereka terdampak Covid-19,” sebut Kepala Diskopdagperin Kuningan Ir H Bunbun Budhyaksa kepada Radar, Senin (1/6). Laporan diberikan UKM melalui pendataan online diskopdagperin. Tapi hasil verifikasi di dinas sosial, UKM beridentitas valid, tidak rangkap dengan penerima lain jumlahnya ada 2.800 UKM. Data jumlah tersebut, sudah diolah sesuai permintaan Kemenkop dan UKM RI. “Jumlah UKM itu, sudah kita kirim juga ke ke Kementerian Perindustrian. Sedangkan Kementerian Perdagangan belum meminta. Kita kirim sebagai UKM terdampak,” kata Bunbun. Diakui, dalam kondisi Covid-19, tidak ada orang yang tidak terdampak. Semua terkena dampak. Dampak itu, sebagian besar negatif. Dampak bagi UKM setelah dilakukan kajian, peninjauan, rata-rata mereka berhenti berproduksi. Karena begitu mereka memaksakan berproduksi, mereka tidak bisa jual. Mereka kehilangan pasar. Bunbun mencontohkan, ada satu produk yang UKM biasa kirim ke Tanggerang dan Bekasi.  Sekarang, UKM itu tidak lagi bisa kirim karena pelanggannya, agen di kota-kota tersebut menolak. Karena mereka juga kehilangan orang. Orangnya diam di rumah. Tidak belanja. Daya beli menurun. “Agen-agen di kota-kota tersebut, sama kehilangan pasar juga. Sehingga menolak pasokan dari UKM Kuningan,” papar dia. Kemudian saat Idul Fitri, UKM yang memproduksi makanan seperti kue sebetulnya sudah membeli bahan baku. Tapi satu atau dua minggu sebelum Lebaran, mereka ragu-ragu berproduksi. Sehingga bahan baku yang ada, akhirnya masuk dapur pribadi. Dikonsumsi keluarga. “Uang-uang yang biasa diputarkan buat usaha, akhirnya digunakan untuk konsumsi pribadi. Itu kondisi umum. Setelah komunikasi dengan para kepala dinas se Jabar, kondisinya relatif sama. Maka harus segera dicari solusi. Kita khawatir, kalau tidak ditangani, pasca Covid-19 mereka gulung tikar,” ungkap dia. Bundun mengaku sudah koordinasi dengan Kemenkop dan UKM, menawarkan tiga program sebagai solusi penyelamatan UKM terdampak Covid-19. ”Tinggal dipilih, kira-kira program mana bisa masuk ke Kuningan,” ucapnya. Sementara Bupati Kuningan H Acep Purnama meminta kepada diskopdagperin untuk membuat rancangan, apa yang akan dilakukan di Kuningan di masa Covid-19 atau pasca Covid-19. Kemudian Ia sampaikan, akan menyesuaikan dengan program Kemenkop dan UKM. Pertama, masalah uang UKM yang biasa digunakan memutar usaha, tapi terpaksa digunakan ke dapur pribadi. Sehingga begitu akan memulai kembali usaha, tidak mampu membeli bahan baku. Masalah ini, konsep solusinya bisa melalui bantuan keuangan atau bantuan modal untuk beli bahan baku. “Bantuan modal, konsepnya hibah saja. Tapi apakah Pemkab Kuningan memungkinkan untuk memberikan hibah? Apakah hibahatau ponjaman ringan? Bunganya tentu menyesuaikan dengan KUR (Kredit Usaha rakyat, red), antara 6%-7%. Bisa kerja sama dengan Bank Kuningan atau bjb,” sebut Bunbun. Pilihan kedua, UKM yang sudah berproduksi tapi kesulitan menjual. Di sini, pemkab membeli produk UKM tersebut, tapi diarahkan ke dalam bentuk pangan. Nanti pemkab membeli, lalu melalui dinas menyebarkan hasil pembelian kepada masyarakat yang membutuhkan. “Jadi dibeli dari UKM, kita buat menjadi bingkisan, bantuan bagi masyarakat di desa-desa. Itu sudah disampaikan saat diskusi,” kata dia. Terakhir menyiapkan bantuan peralatan bagi UKM yang akan meningkatkan kapasitas. Sebab dinas tidak bisa memberikan bantuan dalam bentuk uang. Ketiga jenis konsep itulah, yang akan menjadi usulan diskopdagperin ke APBD kabupaten sesuai kewajiban refocusing pembiayaan guna pemulihan ekonomi. Terutama pemulihan UKM. “Kita sudah ajukan tiga konsep solusi itu. Kalau pun tidak ketiganya, ada terpilih salah satu sebagai program,” harap Bunbun.(tat)

Sumber: