Ketua DPRD : Pengusaha Pasir-Sopir Dumptruck Sudah Selesai

Ketua DPRD : Pengusaha Pasir-Sopir Dumptruck Sudah Selesai

KUNINGAN - Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE, mengklarifikasi terkait persoalan kenaikan harga pasir. Ia menegaskan kesepakatan soal kenaikan harga pasir antara pengusaha dengan sopir dumptruck sudah selesai. “Saya mau menyampaikan terkait isu-isu yang berkembang. Terutama viralnya foto saya lagi nyate (bersama pengusaha pasir) di Cihideung,” kata Nuzul saat jumpa pers di hadapan belasan wartawan di RM Ali Action, Jumat (29/6). Ia mengatakan, pertemuan dirinya bersama pengusaha galian pasir dilaksanakan Kamis 4 Juni 2020 pukul 11.30 WIB. Ia mengaku sengaja datang ke Cihideung untuk ketemu dengan beberapa pengusaha pasir dalam rangka mengklarifikasi adanya surat kepadanya selaku Ketua DPRD. Surat masuk dari komunitas dumptruck yang mempersoalkan harga pasir. “Saya kapan pun dalam menyelesaikan apapun sebelum saya melakukan mediasi, tentunya saya harus tahu dulu latar belakangnya dalam menaikan harga. Karena menyangkut masalah harga, maka saya ingin tahu dulu kenapa pengusaha galian pasir ini menaikan harga pasir, sementara harga BBM tidak naik. Apalagi sekarang sedang situasi pandemi Covid-19,” jelasnya. Menurut Nuzul, alasan pengusaha galian pasir menaikan harga karena biaya operasional yang meningkat. Seperti naiknya harga onderdil, sewa beko dan lain sebagainya. Bahkan dari 16 galian, sekarang tinggal 4 yang bertahan. “Itu saja, tidak panjang lebar, tidak ada dialog yang lain. Saya hanya menanyakan itu. Oke kalau begitu, disampaikan saja besok (waktu itu) dalam audiensi (pengusaha pasir) dengan sopir dumptruck,” jelasnya lagi. Sebelumnya, kata Nuzul, dirinya menerima surat dari paguyuban supir dumptruck untuk meminta audiensi di DPRD terkait adanya keberatan kenaikan harga pasir. Namun karena ada ketentuan protokol Covid-19, berdasarkan koordinasi dengan pihak Polres, pertemuan audiensi kemudian disetujui hanya untuk perwakilan saja. “Kata Polres jangan banyakan, makanya diundur beberapa hari. Susanto (anggota Fraksi PKB, red) itu nelpon kepada saya tolong dikawal, oke siap dikawal. Jadi, surat silakan simpan di kantor, nanti saya panggil baik pengusaha maupun sopir yang mewakili, tapi jangan banyak-banyak, 5 dari pengusaha dan 5 dari sopir karena saat itu masih dalam PSBB Pandemi Covid-19. Saya undang hari Jumat sesuai surat yang mereka kirim,” terangnya. Dalam pertemuan itu, lanjut Nuzul, dirinya tidak mengarahkan, menggiring, apalagi menekan dan lain sebagainya kepada kedua belah pihak. Bahkan dirinya menyampaikan bahwa dewan itu tidak punya kapasitas baik mendesak atau menekan harga pasir. “Kan tadinya minta 25 ribu, naik jadi 35 ribu, kemudian pengusaha mau menaikkan 100 ribu. Tapi kemudian batu turun keusik naek (istilah kesepakatan gayung bersambut). Ini bahasa mereka. Akhirnya naik 50 ribu, itu sebelum pertemuan di dewan. Bahkan Pak Anang selaku ketua paguyuban sopir dumptruck, katanya memang sudah sepakat. Loh kalau sudah sepakat naik 50 ribu, kenapa datang lagi ke dewan? Jadi bagaimana ini? Ya sudah, itu mah sudah menjadi kesepakatan sopir dengan pengusaha, itu saja,” jelasnya lagi. Bahkan dalam kesempatan itu, kata Nuzul, sopir dumptruck menyampaikan kepada dirinya, dengan mempertanyakan kenapa sopir angkot dan ojol saja yang sering mendapat bantuan. Sehingga para sopir dumptruck pun meminta untuk diperhatikan. “Saya tergerak hati, spontan saya ngomong, didata saja ada berapa, secepatnya. Saya diam-diam juga berkoordinasi dengan dinsos tentang sembako, didata saja secepatnya. Besoknya data sudah saya terima by name by address, sehingga saya tidak sulit untuk memilah dengan catatan sopir dumptruck yang belum mendapatkan bantuan. Saya langsung proses di dinsos, tiga hari setelah itu langsung dikirim ke rumah masing-masing. Saya tanya juga ke Pak Anang, itu dipantau. Katanya sudah, alhasil sembako 250 paket yang disampaikan di audiensi itu terrealisasi,” tutur Nuzul. Yang mengherankan, masih kata Nuzul, sopir dumptruck dengan pengusaha pasir sudah selesai, tapi justru yang ribut orang lain. Bahkan sopir dumptruck-nya itu menyampaikan surat kepada Nuzul berisi ucapan terima kasih bahwa pimpinan DPRD dan anggota telah memediasi dan menemukan titik temu. Berterima kasih kepada DPRD yang sudah memediasi dan para sopir dumptruck difasilitasi untuk mendapat sembako. “Suratnya juga ada, tadi (kemarin, red) pagi. Pertanyaannya, kalau saya sebagai pimpinan dan anggota dewan, ada kedua belah pihak yang berbeda pendapat kemudian selesai, seharusnya kan semua bersyukur sebagai anggota dewan, sebagai pimpinan. Ini kok malah mempersoalkan. Keduanya kan sudah selesai, sudah sepakat, yang ribut orang lain. Sebetulnya yang menggerakkan siapa?” sindir Nuzul. Ada keganjilan menurutnya, pada saat ia mengundang kedua belah pihak berdasarkan surat yang diterima, kemudian muncul di media yang mempertanyakan ketua dewan terkait surat yang justru ditujukan kepada Komisi 2 dan Komisi 3. Yang menanyakan hal tersebut salah satu LSM. “Loh surat yang mana? Saya menerima surat itu yang dari Sekpri atas nama paguyuban dumptruck Kabupaten Kuningan. Maka saya undang pengusaha dan sopir dumptruck. Justru yang berkembang di medsos, katanya kenapa kita inginnya ke Komisi 2 dan 3, tapi diterimanya oleh Ketua DPRD dan Komisi 3. Ada surat ditujukan kepada Ketua Komisi 2, namanya berbeda, organisasi armada kemuning, bukan paguyuban dumptruck, ketuanya sama, Pak Anang. Tapi sekretarisnya beda, Samosir, yang satunya Iyan. Oke lah saya tidak mempersoalkan masalah itu. Tapi yang jelas saya menerima surat dan saya proses berdasarkan surat yang dari paguyuban dumptruck,” tegasnya lagi, seraya menyatakan hingga saat ini belum melihat secara fisik surat dari organisasi armada kemuning, karena yang beredar hanya dari WA saja. Bahkan lanjut Nuzul, muncul di vlog yang mencak-mencak dirinya, dengan mempertanyakan kenapa peraturan bupati belum diubah, tapi malah mau menaikkan harga pasir. Dijelaskan lagi, harga pasir itu tidak ditentukan oleh perbup, tidak ditentukan juga oleh perda, bahkan tidak ditentukan oleh HNP, karena yang berhak menentukan adalah pengusaha itu sendiri. “Katanya ini maunya diterima oleh Komisi 2, tapi ini malah diterima Ketua DPRD dan Komisi 3, pokoknya yang aneh-aneh lah, gak tahu saya, motifnya apa. Bahkan saya ngomong ke salah satu LSM, kalau ngomong itu yang ilmiyah, kita kan kaum intelektual. Pertanyaannya sebetulnya yang membantu sopir dumptruck itu siapa? Apakah yang ngajak panas-panasan dan teriak, atau yang ngajak diskusi di dewan tapi dapat sembako, 3 bulan loh (sopir dumptruk) dapat sembako,” tandasnya, dengan menambahkan pertanyaan besar sebagai keganjilannya, yakni jika kedua belah pihak yang berselisih tersebut sudah selesai, sepakat tidak ada keributan, sepakat berdamai, lalu yang ribut siapa? (muh)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: