Sudah Terbentuk 117 Kampung KB, Masih Bermasalah

Sudah Terbentuk 117 Kampung KB, Masih Bermasalah

KUNINGAN – Hingga Juni 2020, Kabupaten Kuningan sudah membentuk total 117 Kampung KB. Meski sudah banyak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Trisman Supriatna MPd, mengakui ada beberapa hal masih menjadi persoalan. “Meski sudah 117 Kampung KB, harus ada perbaikan di Kampung KB,” ujar Trisman di sela Bimtek Pelaporan Online Pendamping Kampung KB di Aula DP2KBP3A, Rabu (24/6). Turut memberi arahan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan Hj Ika Siti Rakhmatika. Beberapa keharusan perbaikan, antara lain pengetahuan dan keterampilan pengurus, atau Pokja Kampung KB dalam manajemen Kampung KB. Belum semua desa dan SKPD mengalokasikan anggaran untuk program Kampung KB. Belum juga semua Kampung KB memiliki profil dan perencanaan Kampung KB. “Kemudian belum semua Kampung KB membuat laporan online dan laporan tertulis triwulanan. Atau laporan perkembangan, atau intervensi di Kampung KB,” imbuh Eks Kabag Pembangunan Setda itu Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi menjelaskan, Kampung KB, yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 2016, adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau desa atau setara melalui program Bangga Kencana. “Bangga Kencana itu, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta pembangunan sektor lain dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” jelas Dian. Menurut Dian, pembangunan Kampung KB harus berorientasi pada 8 fungsi keluarga. Yaitu fungsi agama, pendidikan, reproduksi, ekonomi, cinta kasih, sosial budaya, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Sebab itu, manajemennya harus betul-betul terpola, terkoordinasi dan terintegrasi baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dian mengajak para Pendamping Kampung KB, membangun Kampung KB diawali kelengkapan data berupa profil Kampung KB sebagai bahan bagi pengurus Kampung KB. Baik untuk mengadvokasi stakeholders pemangku kepentingan maupun untuk mempermudah penentuan prioritas atau intervensi di Kampung KB. “Data juga akan memudahkan evaluasi di Kampung KB. Setiap kegiatan di Kampung KB, perlu ada catatan dan pelaporan baik melalui online atau laporan tertulis,” kata Dian.(tat)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: