Demonstran Tekan BK Makzulkan Nuzul

KUNINGAN–Ratusan mahasiswa STKIP Muhammadiyah Kuningan yang bergabung dengan aktivis ormas, mendatangi gedung DPRD Kuningan, Kamis (22/10). Mereka menekankan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD menepati janji untuk memakzulkan Ketua Dewan Nuzul Rachdy SE. Awalnya, sekitar pukul 13.30 WIB, massa aksi yang datang merupakan Ormas Islam dan sejumlah santri. Mereka langsung menggelar orasi menggunakan pengeras suara yang dipasang di bak kendaraan terbuka. Dalam orasinya, mereka menyampaikan aksi tersebut bertepatan dengan momentum Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh setiap 22 Oktober. Beberapa di antara mereka berorasi mendesak agar BK segera menyelesaikan tugasnya dengan baik, hingga membuat Nuzul berhenti dari jabatannya sebagai ketua DPRD. Tak lama kemudian, ratusan mahasiswa yang di antaranya merupakan aktivis GMNI dan IMM STKIP Muhammadiyah Kuningan ini, datang dengan jumlah lebih besar. Mereka dikawal aparat kepolisian dan langsung masuk ke halaman gedung DPRD untuk bergabung dengan ormas. Tampak ratusan aparat kepolisian pun memberikan pengamanan dengan dikomandoi langsung Kapolres AKBP Lukman Syafri Dandel Malik. Tampak pula puluhan aparat TNI dari Kodim 0615/Kuningan ikut disiagakan, termasuk personel dari Sat Pol PP. Aksi ini pun sempat diguyur hujan ringan, sehingga para pendemo dan aparat terpaksa basah-basahan. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan Wakil Ketua BK H Purnama dan tiga anggota lainnya. Para mahasiswa meminta agar Ketua BK dr H Toto Taufikurohman Kosim dapat menepati janjinya soal akan ada keputusan 22 Oktober, terkait pemberhentian Ketua DPRD Nuzul Rachdy. “Kita minta agar ketua BK dapat hadir di sini. Katanya tanggal 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri sudah ada keputusan, dan siap menurunkan ketua DPRD,” teriak salah satu orator aksi. Mendengar tuntutan itu, Koordinator BK sekaligus Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra yang beberapa waktu lalu nyaris mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Tol, H Dede Ismail SIP MSi, mencoba menenangkan para mahasiswa. Namun upaya tersebut tidak bisa diterima, sehingga penjelasan akhirnya disampaikan Wakil Ketua BK H Purnama. “Saya tidak ragu berada di hadapan kalian, karena saya sendiri sebagai ketua pemeriksa. Saya sampaikan, pekerjaan di BK sudah mencapai 90 persen, persidangan sudah dimulai. Saya mohon doa, karena saya harus cermat sesuai harapan kalian. Ini tinggal 10 persen lagi, saya berdiri di hadapan kalian untuk menegakkan kebenaran, bukan kebatilan,” kata Purnama. Atas penjelasan itu, mahasiswa pun tidak serta merta langsung menerima. Mereka tetap menagih janji ketua BK saat ada aksi mahasiswa pada 9 Oktober lalu, yang menyatakan dengan tegas akan ada kepastian pada 22 Oktober bertepatan dengan HSN, kemarin. “Kita tanpa diminta pun akan terus mengawal, karena ini bentuk hati nurani kami terhadap Kabupaten Kuningan, yang seharusnya pernyataan itu tegas dinyatakan oleh BK. Dokter Toto berjanji, tanggal 22 Oktober, Ketua BK siap menurunkan Nuzul. Dia berkata seperti itu tanggal 9 Oktober,” koar Irsyad, salah seorang orator. Terhadap hal itu, H Purnama kembali memberikan penjelasan, bahwa keputusan BK terkait Nuzul Rachdy akan diputuskan BK pada 2 November mendatang. Ia menegaskan, BK harus bekerja secara hati-hati, sehingga tidak terkesan ada intervensi dari siapa pun. “Keputusan ini jangan sampai mendahului, nanti BK putuskan tanggal 2 November. Doakan kami untuk tetap cermat, teguh, mendapat hidayah dari Allah, tentunya putusan itu memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ujarnya. “Saya ini ibarat ditagih utang, saya baru punya 90, tinggal 10 lagi lagi, saya minta tempo,” imbuh Purnama. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga mempertanyakan segel kertas yang ditempelkan di tembok samping pintu masuk DPRD, yang ternyata kemarin sudah tidak terlihat lagi. Padahal, menurut mereka, segel tersebut sangat berarti sebagai simbol agar ada penegakan hukum yang tegas di DPRD. Atas hal itu, perwakilan aktivis GMNI kemudian memasangkan kembali segel yang lebih besar dalam bentuk spanduk, bertuliskan “Disegel, Sedang Perbaikan Moral”. Mahasiswa pun meminta agar segel itu tidak dicabut hingga 2 November mendatang, saat BK mengeluarkan keputusan. “Ya, atas nama pribadi, saya minta segel itu jangan dicabut,” pinta Wakil Ketua DPRD H Dede Ismail, saat didesak para mahasiswa. Aksi pun kemudian berakhir dengan tertib, setelah diisi orasi dari Ketua FPI Kuningan KH Endi Kholidin, sekaligus doa penutup dari salah satu peserta aksi. Kendati demikian, mereka berjanji akan terus melakukan aksi jika Nuzul Rachdy tidak juga mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPRD. (muh)

Sumber: